Pemerintah Indonesia telah mengumumkan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027, yang ditetapkan sebesar Rp240,2 triliun. Program ini ditujukan untuk 72,1 juta jiwa, termasuk balita, anak sekolah, pesantren, serta ibu hamil dan menyusui.
Dalam dokumen RAPBN 2027, terlihat bahwa alokasi dana untuk program ini mengalami pemangkasan dibandingkan dengan tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun. Selain pengurangan anggaran, pemerintah juga melakukan rasionalisasi terhadap jumlah penerima manfaat. Proyeksi untuk tahun 2027 menunjukkan penurunan target penerima dari 82,9 juta menjadi 72,1 juta jiwa.
Detail Pemangkasan Anggaran dan Sasaran
Jika dilihat dari persentase, pengurangan anggaran mencapai sekitar 10,4 persen atau setara dengan Rp27,8 triliun, bersamaan dengan penurunan jumlah sasaran penerima manfaat sekitar 13 persen, yang berarti berkurang sebanyak 10,8 juta jiwa. Meskipun ada penyesuaian ini, pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama program MBG tetap tidak berubah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizi harian masyarakat yang rentan.
Strategi Pelaksanaan Program
Program ini akan tetap berfokus pada kelompok balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh wilayah Indonesia. "Pada Tahun 2027, program MBG direncanakan sebesar Rp240.201,5 miliar untuk 72,1 juta penerima manfaat," demikian tertulis dalam nota keuangan RAPBN 2027.
Dalam pelaksanaannya, program ini akan menyediakan makanan bergizi dan susu gratis yang akan didistribusikan langsung ke sekolah-sekolah umum dan pesantren. Pemerintah memandang program ini bukan hanya sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.
Intervensi gizi melalui program MBG akan difokuskan pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, yang merupakan masa krusial dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pada tahun 2027, bantuan ini akan disalurkan kepada 3,4 juta ibu hamil, 2 juta ibu menyusui, dan 6,2 juta anak balita.
Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting nasional dan memastikan intervensi gizi tepat sasaran kepada yang paling membutuhkan. Untuk mendukung ini, pemerintah juga akan melakukan perbaikan sistemik di lapangan, termasuk penataan ulang infrastruktur pendukung dan penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk menjamin kualitas makanan yang disalurkan.