Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk memperkuat riset dan pemetaan serta melibatkan masyarakat pesisir dalam menjaga situs maritim bawah laut di Indonesia. Perlindungan terhadap warisan maritim ini dianggap krusial untuk melestarikan ekosistem yang berkontribusi pada pengurangan dampak perubahan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan, "Kekayaan laut kita tidak sebatas sumber daya alam, termasuk juga warisan-warisan bawah laut yang selama ini menjadi rumah bagi berbagai macam biota. Di beberapa daerah, bahkan, warisan bawah laut dikelola dengan baik menjadi destinasi wisata." Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Sabtu (31/10).
Trenggono juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan The 6th Asia-Pacific Conference on Maritime and Underwater Cultural Heritage (APCONF6) yang diadakan di Denpasar, Bali, pada 26-31 Oktober 2026. Acara ini mengangkat tema 'Traditions and Trajectories: Maritime Heritage and Blue Economies in Asia-Pacific' dan diselenggarakan oleh KKP dengan dukungan dari berbagai mitra baik domestik maupun internasional.
Peserta konferensi ini terdiri dari peneliti, akademisi, perwakilan pemerintah, komunitas pesisir, masyarakat adat, organisasi internasional, pelaku usaha, serta investor. Trenggono menambahkan, "Forum ini harus benar-benar menjadi ruang pertukaran pengetahuan, penguatan kolaborasi, dan dialog kebijakan untuk menghubungkan pelestarian warisan maritim dengan pembangunan ekonomi biru."
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Irwan Meilano, menjelaskan bahwa Situs USAT Liberty, yaitu bangkai kapal kargo milik Angkatan Darat Amerika Serikat yang terletak di dasar laut Tulamben, Bali, merupakan contoh bagaimana warisan bawah laut dapat mendukung habitat biota sekaligus menjadi daya tarik wisata bahari. Ini menunjukkan bahwa kapal karam merupakan jejak peradaban yang berkaitan dengan kehidupan laut dan penghidupan masyarakat.
Irwan Meilano juga menekankan pentingnya penguatan riset, pemetaan, dan pemantauan situs dengan melibatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama pelestarian. "Dalam menghadapi perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan habitat, penguatan riset, pemetaan, serta pemantauan situs dengan menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama pelestarian merupakan kunci penting," ujarnya.
Kearifan lokal seperti sasi, Panglima Laot, dan awig-awig, menurutnya, menjadi contoh pengelolaan laut yang bertanggung jawab dan perlu terus dipelihara. KKP mengedepankan kebijakan ekonomi biru yang menggabungkan pendekatan berbasis lingkungan dengan ekonomi dalam menjaga ekosistem laut.
Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menambahkan bahwa warisan maritim mencerminkan pengetahuan, tradisi, identitas, dan hubungan yang abadi antara manusia dan lingkungan perairan dari generasi ke generasi. "Melalui kolaborasi, pihaknya berharap dapat melindungi warisan yang unik dan terbatas ini sekaligus mendukung mata pencaharian berkelanjutan dan mengamankan masa depan lautan," jelasnya.
Forum ini juga menandai peringatan 15 tahun APCONF atau yang dikenal sebagai Crystal Anniversary. APCONF dimulai di Manila, Filipina, pada tahun 2011, dan pada penyelenggaraan kali ini, dihadiri oleh para ketua terdahulu serta pendiri APCONF dari Manila, Hawaii, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Indonesia.