Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa total penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp210,2 triliun hingga akhir Agustus 2026. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dan setara dengan 62,6 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN.
Suahasil menjelaskan bahwa penerimaan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu menunjukkan tren pemulihan yang positif sejak bulan April 2026, setelah sebelumnya mengalami kontraksi selama tiga bulan pertama tahun ini. "Januari, Februari, Maret masih negatif, tapi mulai bulan April sudah mulai meningkat pertumbuhannya positif, dan ini adalah suatu prestasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kita apresiasi bersama," ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2026.
Penerimaan Berdasarkan Komponen
Berdasarkan rincian komponen penerimaan, setoran cukai menjadi kontributor terbesar dengan total mencapai Rp148,7 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 3,2 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas penindakan serta peningkatan produksi rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Di sisi lain, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp36,4 triliun, meningkat 13,0 persen berkat kenaikan volume impor dan fluktuasi nilai tukar. Sementara itu, bea keluar mengalami lonjakan tertinggi sebesar 34,4 persen, mencapai Rp25,1 triliun, yang dipicu oleh kenaikan harga serta volume ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Peningkatan Pengawasan Barang Ilegal
Selain berfokus pada penerimaan negara, Kementerian Keuangan juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap barang-barang ilegal yang melintasi batas wilayah Indonesia. Suahasil menegaskan, "Berikutnya, tugas dari aparat Bea dan Cukai bukan hanya mengumpulkan penerimaan. Teman-teman di Bea Cukai fungsinya selain mengumpulkan penerimaan, juga melakukan pengawasan atas barang-barang yang ilegal, yang ditransportasikan, maupun barang-barang yang merupakan barang kena cukai."
Dalam hal penindakan peredaran rokok ilegal, Bea Cukai mencatat 13.151 kali penindakan, meningkat 9,8 persen, dengan total barang bukti yang diamankan melonjak 60,2 persen menjadi 1,124 miliar batang rokok ilegal. Penindakan ini termasuk 8,96 juta batang rokok yang berhasil diamankan di Tanjung Priok serta penerapan skema ultimum remedium yang menyumbang Rp94,3 miliar ke kas negara. Untuk pemberantasan narkotika, meskipun frekuensi penindakan turun 7,9 persen menjadi 1.117 kali, jumlah barang bukti yang disita justru meningkat 11,2 persen hingga mencapai 11,43 ton.
Tangkapan besar yang menonjol antara lain adalah penggagalan penyelundupan 2,6 ton methamphetamine (sabu) cair dari kapal MV Ocean Porter di perairan Kepulauan Riau. Selain rokok dan narkotika, tindakan penyelewengan komoditas emas juga menjadi perhatian pemerintah. Hingga 14 September 2026, telah dilakukan 74 kali penindakan terhadap penyelundupan emas dan perhiasan tanpa dokumen yang sah, dengan total berat mencapai 334,5 kg. Penindakan di empat bandara berhasil mengamankan lebih dari 29 kg emas senilai Rp73,3 miliar dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp8,5 miliar. "Ini adalah upaya untuk membawa sumber daya alam Indonesia ke luar negeri dengan cara yang tidak baik. Jadi ini juga adalah yang dilakukan oleh teman-teman dari Bea Cukai," tambah Suahasil.