Friday, 20 November 2026
Finansial

Pendaftaran Mandiri Bansos Dimulai Januari 2027

Pemerintah akan memulai sistem pendaftaran mandiri untuk bantuan sosial (bansos) pada Januari 2027, dengan target lebih dari 50 juta keluarga terdaftar. Masyarakat dapat menggunakan NIK dan data biome...

I
Intan Permatasari
12 September 2026 74 pembaca
Pengecekan bansos di DTSEN warga Yogyakarta. [Suarajogja.id/Putu Ayu Palupi]
Pengecekan bansos di DTSEN warga Yogyakarta. [Suarajogja.id/Putu Ayu Palupi]
suara.com Sumber: suara.com

Pemerintah Indonesia akan menerapkan sistem digitalisasi untuk bantuan sosial (bansos) yang berbasis permintaan mulai Januari 2027. Inisiatif ini ditujukan untuk lebih dari 50 juta keluarga yang akan dapat mendaftar secara mandiri. Masyarakat diharuskan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik untuk menilai kelayakan mereka melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta data administratif yang ada.

Transformasi Sistem Penyaluran Bansos

Perubahan dalam sistem penyaluran bansos ini merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyaluran bantuan. Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andi Kurniawan, menyatakan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian dari upaya untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif. "Pemerintah hari ini sudah menginisiasi digitalisasi bansos yang kemungkinan oleh Presiden akan di-roll out di Oktober ini dan diimplementasikan di Januari 2027," ungkapnya dalam sebuah diskusi mengenai metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia.

Melalui sistem baru ini, masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan akses. "Ke depan, pemerintah akan memberikan bantuan sosial dengan berbasis permintaan atau on demand. Yang butuh silakan minta. Kalau tidak minta, dianggap tidak butuh," jelas Andi. Namun, pendaftaran tidak menjamin langsung diterimanya bantuan, karena pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan asesmen untuk menentukan kelayakan penerima.

Proses Penilaian Kelayakan

Pemeriksaan kelayakan dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data administratif dari berbagai instansi pemerintah. "Dari mana kelayakan didapatkan? Satu dari DTSEN, dua dari data administratif," kata Andi. Masyarakat dapat mendaftar menggunakan NIK dan data biometrik, dan sistem akan memverifikasi informasi tersebut.

Andi menjelaskan bahwa jika seseorang ingin mendaftar untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH), mereka cukup memasukkan NIK dan data biometrik. Sistem kemudian akan mengecek data administratif untuk menentukan kelayakan. "Oh ternyata punya sertifikat lebih dari satu. Oh ternyata punya kendaraan roda empat dua. Oh ternyata konsumsi listrik di atas 14.000 kWh," ungkapnya.

Data yang digunakan dalam penilaian ini tidak hanya berdasarkan pengakuan individu, tetapi juga berasal dari informasi resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seseorang tidak memenuhi kriteria, sistem akan menyimpulkan bahwa mereka belum layak menerima bantuan.

Pemerintah juga menyadari bahwa tidak semua orang dapat mendaftar secara digital. Oleh karena itu, mereka akan menyediakan Agen Perlindungan Sosial atau Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke gadget, lansia, dan kelompok lain yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem digital.

// Artikel Terkait