Pemulihan permanen di daerah yang terkena dampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini berkat alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah diterima oleh berbagai kementerian dan lembaga dari pemerintah pusat untuk mendukung program pemulihan pascabencana.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong semua pihak untuk mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam Rencana Induk (Renduk) PRRP Sumatera 2026–2028, agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah mendapatkan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian lainnya yang berperan penting dalam pemulihan infrastruktur, layanan dasar, perekonomian masyarakat, dan tata kelola pemerintahan di wilayah yang terdampak.
Realisasi anggaran ini menjadi modal yang sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan program pemulihan permanen yang telah disusun secara terpadu melalui Renduk PRRP Sumatera. Dokumen yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 ini menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran serta melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selama periode 2026–2028.
Percepatan Penyaluran Anggaran
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa ia menyambut baik realisasi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa percepatan penyaluran anggaran harus diimbangi dengan percepatan pelaksanaan program di lapangan agar proses pemulihan dapat berjalan dengan optimal. "Alhamdulillah. Yang sudah turun anggaran dari Kemenkeu kita dorong bekerja. Yang belum turun kita dorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengajukan ke Kemenkeu dan Kemenkeu percepat realisasi anggaran ke K/L,” ungkap Tito dalam keterangannya pada Jumat (12/6/2026).
Tito juga menegaskan bahwa kecepatan dalam melaksanakan program menjadi sangat penting, mengingat masih banyak agenda pemulihan yang harus diselesaikan. Agenda tersebut mencakup pembangunan hunian tetap, rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat yang terdampak. Semua program ini telah dipetakan dalam Renduk PRRP Sumatera sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali wilayah yang terdampak agar lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan dalam menghadapi potensi bencana di masa depan.
Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga
Di sisi lain, Satgas PRR terus mendorong kementerian dan lembaga yang masih dalam proses penganggaran untuk segera menyelesaikan pengajuan dan sinkronisasi kebutuhan program. Langkah ini diperlukan agar tidak ada agenda pemulihan yang tertunda akibat keterlambatan administrasi maupun pengalokasian anggaran. Upaya percepatan ini sejalan dengan mandat Renduk PRRP Sumatera yang menempatkan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai program lintas sektor. Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.
