Friday, 20 November 2026
Tekno

--- Pemprov DKI Jakarta Sediakan Akses 50 Titik CCTV untuk Masyarakat ---

--- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka akses untuk memantau 50 titik CCTV sebagai upaya meningkatkan keamanan di ruang publik. Langkah ini diharapkan dapat membantu mencegah kriminalitas da...

I
Intan Permatasari
28 August 2026 83 pembaca
Pemprov DKI Jakarta membuka akses CCTV di 50 titik untuk meningkatkan keamanan publik. CCTV membantu memantau pelayanan dan mencegah kriminalitas. (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Pemprov DKI Jakarta membuka akses CCTV di 50 titik untuk meningkatkan keamanan publik. CCTV membantu memantau pelayanan dan mencegah kriminalitas. (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
---TITLEEXCERPT--- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka akses untuk memantau 50 titik CCTV sebagai upaya meningkatkan keamanan di ruang publik. Langkah ini diharapkan dapat membantu mencegah kriminalitas dan memudahkan mobilitas warga. ---CONTENT---

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah untuk meningkatkan keamanan publik dengan membuka akses ke CCTV di berbagai lokasi. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa ruang publik di Jakarta tetap aman bagi warganya.

Akses CCTV untuk Masyarakat

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, mengungkapkan bahwa akses ke 50 titik CCTV kini dapat dinikmati oleh masyarakat melalui situs web resmi di jakcctv.jakarta.go.id/publik. Marulina menjelaskan, "Keberadaan CCTV diharapkan dapat membantu kami memantau pelayanan publik, mencegah kriminalitas serta membantu mobilitas warga dalam memilih alternatif lalu lintas atau transportasi."

Perusakan CCTV dan Tanggapan Pemprov

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan keprihatinannya terhadap tindakan perusakan CCTV yang diduga dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Pejompongan, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (27/8). Lokasi tersebut menjadi tempat berkumpulnya massa setelah melakukan aksi di depan Gedung DPR. Namun, identitas kelompok yang melakukan perusakan tersebut belum dapat dipastikan.

Marulina menegaskan bahwa Pemprov DKI menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di ruang publik, namun penyampaian aspirasi tersebut harus dilakukan dengan cara yang tertib, aman, dan bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan bahwa setiap tindakan perusakan terhadap fasilitas publik akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

// Artikel Terkait