Friday, 20 November 2026
Nasional

Pemerintah Tanggapi Aksi Greenpeace Terkait Krisis Iklim dan Biaya Hidup

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menangani krisis iklim dan menjaga daya beli masyarakat setelah aksi Greenpeace di Jakarta. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang...

P
Patrick Jonathan
20 October 2026 89 pembaca
Greenpeace Bentangkan Spanduk Raksasa di Bundaran HI, Soroti Krisis Iklim
Greenpeace Bentangkan Spanduk Raksasa di Bundaran HI, Soroti Krisis Iklim

Greenpeace melakukan aksi dengan membentangkan spanduk kritik di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Menanggapi hal ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menangani dampak dari krisis iklim dan menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah melihat aksi tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan masukan untuk perbaikan kebijakan. Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, menyatakan bahwa kekhawatiran mengenai dampak krisis iklim dan biaya hidup masyarakat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden," ungkap Syahganda dalam keterangan tertulis.

Dalam upaya mengatasi krisis iklim, pemerintah memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo memimpin langsung penanganan kebakaran dan mengarahkan penambahan belanja tidak terduga sebesar Rp 760 miliar untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota yang terdampak.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Presiden telah meminta agar sanksi diperberat, bahkan agar tindakan tersebut dapat dianggap sebagai terorisme ekologi.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk mengurangi tekanan biaya hidup dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satu langkah tersebut adalah paket stimulus ekonomi semester II 2026 sebesar Rp 26,34 triliun.

Paket ini mencakup bantuan beras sebanyak 10 kilogram untuk 33,24 juta penerima manfaat. Selain itu, pemerintah berupaya mempertahankan harga bahan bakar minyak agar tidak naik hingga akhir 2026 dan menambah pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebanyak 1 juta ton.

"Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp 26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan," jelas Syahganda.

Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dan menjaga stabilitas harga di tengah tekanan ekonomi. Syahganda juga mengakui bahwa penanganan krisis iklim dan perlindungan daya beli masyarakat memerlukan upaya yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah membuka ruang bagi Greenpeace untuk memberikan masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi kementerian terkait. "Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan," tutup Syahganda.

// Artikel Terkait