Friday, 20 November 2026
Finansial

Pemerintah Siapkan Pemisahan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Mulai 2028

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pemerintah akan memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dari dana pendidikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, yang akan berla...

A
Adib Ahmad Rizaldi
30 August 2026 113 pembaca
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. [Instagram @menkeuri]
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. [Instagram @menkeuri]
suara.com Sumber: suara.com

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pemerintah akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dana pendidikan. Pemisahan ini akan mulai diterapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2028 di Jakarta.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendanaan untuk program tersebut harus dipisahkan karena tidak termasuk dalam komponen utama pendidikan. Purbaya menegaskan bahwa skema anggaran baru untuk MBG akan diterapkan mulai tahun 2028, bukan pada tahun yang akan datang. "Nah itu kita pikirkan nanti pas pembahasan anggaran 2028. Tapi saya pikir kita bisa realokasi sana-sini sehingga itu masih cukup," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta.

Skema Anggaran 2027 Masih Sama

Untuk tahun 2027, Purbaya menjelaskan bahwa skema anggaran untuk MBG tidak akan mengikuti keputusan MK dan akan tetap sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jika ada perubahan, maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang telah dibahas akan menjadi berantakan. "Karena sudah semua dibahas kan 2027, kalau diubah, berantakan semuanya. Itu yang kita cegah," tambahnya.

Detail Pemisahan Anggaran Belum Diterangkan

Ketika ditanya mengenai sumber anggaran untuk MBG pada tahun 2028, Purbaya belum memberikan rincian tentang skema terbaru tersebut. "Anda pasti incar yang besar-besar kan, pasti Anda bilang, 'MBG saja turunin, atau bisa lagi Pertahanannya turunin, Kesehatan saja turunin,' kayak gitu. Tapi yang jelas kan bisa diatur," jelasnya.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pendanaan untuk MBG bukanlah bagian dari komponen utama pendidikan, sehingga harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

Amar putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026. "Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'hanya berlaku untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026," papar Suhartoyo.

Dengan keputusan ini, MK pada dasarnya masih memperbolehkan pendanaan MBG melalui anggaran pendidikan pada APBN Tahun Anggaran 2026. Namun, untuk APBN 2027 dan seterusnya, anggaran MBG tidak dianggap sebagai komponen utama pendidikan. MK juga memberikan waktu bagi pemerintah untuk menyesuaikan skema penganggaran, dengan pemisahan tersebut berlaku paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.

// Artikel Terkait