Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk memperluas pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi digital yang akan mulai berlaku pada 9 November 2026. Kebijakan ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Kadin di Jakarta.
Inisiatif pajak ini mencakup partisipasi dari sektor perbankan, fintech, serta platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GoTo. Hashim menekankan bahwa pemungutan pajak harus mencakup transaksi digital yang selama ini tidak terpantau oleh otoritas pajak.
"Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," jelas Hashim kepada para pemangku kepentingan industri.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga akan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi yang canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI) untuk melacak transaksi digital secara akurat dan real-time. Langkah ini dianggap penting mengingat pergeseran ekonomi yang semakin bergantung pada platform digital.
Sering kali, istilah pajak digital disalahartikan sebagai beban baru bagi masyarakat. Namun, pajak digital sebenarnya merupakan istilah yang mencakup pemungutan pajak atas berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan melalui sarana elektronik.
Pajak ini mencakup transaksi jual-beli online, langganan produk dan layanan streaming, serta aktivitas keuangan harian. Pemungutan pajak digital ini tetap berlandaskan pada ketentuan perpajakan yang sudah ada, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).
Di Indonesia, pemungutan pajak digital telah dimulai melalui skema PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Namun, dengan regulasi baru ini, pemerintah berencana untuk melibatkan lebih banyak pihak sebagai pemungut pajak.
Ada empat pilar utama yang akan terlibat dalam perluasan pemungutan pajak digital ini. Pertama, jaringan bank pemerintah yang memiliki sistem pembayaran terintegrasi dengan kas negara.
Kedua, bank swasta yang penting mengingat tingginya volume transaksi harian melalui layanan mobile banking dan dompet digital. Ketiga, perusahaan fintech yang menyediakan berbagai layanan pembayaran dan pembiayaan digital.
Keempat, platform e-commerce yang berhubungan langsung dengan konsumen. Hashim menyebutkan nama-nama besar seperti Shopee, Lazada, dan GoTo.
Platform-platform ini akan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, dan melaporkan pajak dari setiap transaksi yang dilakukan secara online, meskipun rincian mengenai batasan nilai transaksi dan jenis pajak yang berlaku masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari kementerian terkait.