Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengarahkan agar dilakukan penyelidikan terkait penemuan tengkorak orangutan di kawasan konservasi yang memiliki nilai tinggi di Kalimantan Barat, yang dikelola oleh PT KAL. Pemerintah berencana untuk memverifikasi temuan ini guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perlindungan satwa liar serta keanekaragaman hayati.
"Ya, itu harus diselidiki. Pokoknya semua yang melanggar peraturan akan ditindak serius, termasuk itu biodiversitas juga," ungkap Jumhur setelah menghadiri acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Jumhur menekankan pentingnya verifikasi atas temuan tersebut sebelum mengambil langkah selanjutnya. Ia juga mengingatkan bahwa satwa liar dilindungi oleh hukum, sehingga setiap dugaan pelanggaran harus ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain menyelidiki penemuan tengkorak orangutan, pemerintah juga telah menyegel area milik 68 perusahaan yang terpengaruh oleh kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini dilakukan untuk menentukan apakah kebakaran tersebut terjadi secara sengaja atau tidak.
“Apakah ada keterlibatan yang betul-betul disengaja atau tidak, itu nanti akan diverifikasi,” jelas Jumhur.
Kementerian Kehutanan mencatat bahwa sebanyak 290 individu satwa liar terlibat dalam penanganan terkait bencana kebakaran hutan di Indonesia hingga 8 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 272 individu berada di bawah penanganan Balai Konservasi Sumber Daya Alam di empat provinsi di Kalimantan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa data ini merupakan rekapitulasi penanganan satwa liar yang terdampak bencana kebakaran hutan hingga awal Oktober. Dari total tersebut, sebanyak 96 individu adalah orangutan Kalimantan, yang sangat bergantung pada keberadaan hutan.
"Mengenai satwa, berdasarkan rekap Kemenhut hingga 8 Oktober 2026, tercatat 290 individu satwa liar secara nasional dalam penanganan terkait bencana. Dari jumlah tersebut, 272 individu tercatat dalam penanganan BKSDA di empat provinsi Kalimantan," lanjut Ristianto dalam konfirmasi dari Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Di Kalimantan Tengah, penanganan mencakup 25 individu orangutan, namun angka tersebut mencakup seluruh penanganan orangutan di provinsi tersebut, bukan hanya yang terdampak langsung kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting.
Taman Nasional Tanjung Puting saat ini menjadi lokasi penting dalam operasi pemadaman kebakaran hutan. Situasi ini semakin menekankan pentingnya perlindungan terhadap satwa dan habitat mereka di tengah upaya penanggulangan kebakaran yang sedang berlangsung.
Ristianto menjelaskan bahwa penanganan satwa liar yang terkena dampak kebakaran hutan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari evakuasi, penggiringan ke habitat yang lebih aman, translokasi, hingga perawatan dan rehabilitasi.
"Penanganan satwa mulai dari evakuasi atau rescue, penggiringan menuju habitat yang lebih aman, translokasi, hingga perawatan dan rehabilitasi," tegas Ristianto.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengerahkan lebih dari 60 ribu personel gabungan untuk melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan di beberapa daerah, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa laporan mengenai jumlah personel dan situasi terkini penanggulangan kebakaran hutan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.
Laporan tersebut mencakup informasi bahwa pemadaman masih berlangsung di lahan seluas total 639 hektare di enam provinsi, terutama di Kalimantan dan Sumatera.