Friday, 20 November 2026
Finansial

Pemerintah Resmi Terapkan Pajak E-commerce Mulai 1 Oktober 2026

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen akan diterapkan melalui empat marketplace mulai 1 Oktober 2026, dengan pengecualian bagi omzet di bawah Rp500 juta.

R
Rangga Wijaya Kusuma
05 October 2026 84 pembaca
Ilustrasi e-commerce (Freepik.com)
Ilustrasi e-commerce (Freepik.com)
suara.com Sumber: suara.com

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa mulai 1 Oktober 2026, akan diberlakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen melalui empat platform e-commerce. Marketplace yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan ini adalah Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada, dengan tujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan bagi para pedagang.

Kebijakan ini tidak menciptakan pajak baru, dan memberikan pengecualian bagi pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta. Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menunda penerapan pemungutan ini hingga 31 Oktober 2026, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi masyarakat dan kesiapan implementasi kebijakan tersebut.

Pelaksanaan Pemungutan PPh Pasal 22

Setelah pergantian Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara dan melalui evaluasi kesiapan sistem serta administrasi dari penyelenggara marketplace, pemerintah akhirnya menetapkan bahwa pemungutan akan dimulai pada 1 Oktober 2026. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak pada 24 September 2026.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan bahwa penyesuaian waktu pelaksanaan ini merupakan bagian dari evaluasi pemerintah terhadap implementasi kebijakan, dan tidak mengubah substansi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. “Pemerintah sebelumnya telah memberikan waktu penyesuaian dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil evaluasi dan kesiapan implementasi, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026," jelas Bimo dalam acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat.

Harapan untuk Kemudahan Pajak

Bimo juga menambahkan bahwa ketentuan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru bagi pedagang, melainkan mengatur mekanisme pemungutan atas kewajiban pajak yang sudah ada. “Dengan melibatkan marketplace, kami berharap pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah, tertib, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” imbuhnya.

Menurut PMK-37/2025, marketplace yang ditunjuk akan melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemungutan ini akan dilakukan pada saat transaksi berlangsung, sehingga diharapkan administrasi perpajakan dapat lebih sederhana.

Direktorat Jenderal Pajak juga menegaskan bahwa pelaku usaha kecil tetap mendapatkan kemudahan. Wajib Pajak individu dengan omzet hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak akan dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, asalkan mereka telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, DJP mendorong para pedagang untuk memastikan bahwa data perpajakan dan dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai. Penyampaian dokumen tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme yang disediakan oleh masing-masing marketplace. PPh Pasal 22 yang dipungut melalui marketplace dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa mekanisme ini tidak menciptakan pajak baru. DJP bersama para penyelenggara marketplace berupaya agar proses pemungutan dapat berjalan sederhana, tertib, dan memberikan kepastian bagi pedagang,” tutup Bimo. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, DJP akan terus berkoordinasi dengan penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk, serta melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan pemangku kepentingan lainnya.

DJP juga mengimbau para pedagang untuk memahami ketentuan yang berlaku dan memastikan data perpajakan yang tercantum di akun marketplace telah sesuai. “Kami mengimbau para pedagang untuk tidak khawatir dan memastikan terlebih dahulu agar data serta dokumen perpajakannya sesuai dengan ketentuan,” pungkas Bimo.

// Artikel Terkait