Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pemerintah tengah melakukan kajian mengenai tarif batas bawah untuk angkutan darat. Langkah ini diambil untuk menghindari perang harga yang ekstrem yang dapat membahayakan keselamatan di jalan.
Evaluasi tarif ini melibatkan Badan Kebijakan Transportasi dan bertujuan untuk menjaga standar keselamatan operasional kendaraan logistik. Sebelum menetapkan kebijakan tarif minimum secara resmi, pemerintah berencana berdiskusi dengan kementerian terkait dan pelaku industri.
Ongkos angkut barang yang semakin murah tidak selalu berdampak positif bagi keselamatan di jalan. Ketika perusahaan logistik saling bersaing dengan memangkas harga, biaya perawatan kendaraan dan penggantian komponen penting berisiko tertekan.
Menurut Dudy, kajian tarif batas bawah (TBB) diperlukan untuk menciptakan ruang bagi perusahaan angkutan dalam memenuhi kebutuhan operasional sambil tetap menjaga keselamatan kendaraan. “Pengaturan mengenai keselamatan inilah yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk mengeluarkan penetapan atau pemberlakuan tarif batas bawah (TBB) di angkutan darat. Pendekatannya kepada keselamatan,” jelas Dudy saat berbincang dengan awak media.
Rencana ini muncul di tengah tantangan yang dihadapi industri logistik, di mana perusahaan harus menawarkan ongkos yang kompetitif sambil tetap menanggung biaya kendaraan, perawatan, asuransi, dan tenaga kerja. Jika harga terus ditekan tanpa memperhitungkan kebutuhan tersebut, keselamatan bisa menjadi salah satu aspek yang terabaikan.
Dudy menggambarkan potensi perang harga yang terjadi ketika pemilik barang memilih penyedia jasa berdasarkan penawaran terendah. Sebagai contoh, jika pemilik barang menawarkan biaya angkut Rp1 juta untuk pengiriman 20 ton kepada perusahaan A, perusahaan B bisa saja menawarkan Rp500 ribu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.
Persaingan seperti ini dapat membuat perusahaan kesulitan menutupi biaya operasional jika harga yang ditawarkan terlalu rendah. Untuk mempertahankan usaha, beberapa operator mungkin terpaksa mengurangi pengeluaran yang seharusnya digunakan untuk menjaga kondisi kendaraan.
Pemerintah juga menyoroti hubungan antara masalah ini dengan praktik over dimension over loading (ODOL), di mana kendaraan memiliki dimensi atau muatan melebihi ketentuan. Dudy menegaskan bahwa persaingan tarif yang tidak terkontrol dapat mendorong perusahaan mencari cara untuk menekan biaya dan tetap meraih keuntungan.
“Yang ODOL itu kan karena enggak ada yang ngatur soal berapa (harga) per kilogramnya, per kilometernya, segala macam. Dan memang banyak barang dan sebagainya. Darat tuh agak sedikit complicated gitu,” ujarnya. Meskipun demikian, tarif minimum yang sedang dikaji belum menjadi kebijakan final, karena pemerintah masih perlu menghitung struktur biaya dan menilai penerapan aturan tersebut pada beragam karakter angkutan darat.