Kementerian Perhubungan telah memperluas upaya penertiban terhadap truk obesitas atau yang dikenal sebagai ODOL hingga ke area pelabuhan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan keselamatan dalam sektor transportasi, baik di jalan raya maupun di angkutan laut.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa penertiban kendaraan ODOL merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas transportasi mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan. "Penertiban kendaraan ODOL ini semata-mata untuk keselamatan. Kita ingin memastikan seluruh kegiatan transportasi berjalan sesuai standar keselamatan. Keselamatan bukan hanya urusan administrasi, tetapi harus menjadi budaya dan tanggung jawab bersama," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta.
Sebagai langkah awal, uji coba penertiban ini dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Melalui inisiatif ini, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa semua kendaraan angkutan barang yang masuk ke pelabuhan memenuhi ketentuan terkait dimensi dan muatan yang aman.
Kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan dianggap dapat membahayakan keselamatan, baik saat beroperasi di jalan maupun saat diangkut menggunakan kapal. Oleh karena itu, penertiban kendaraan ODOL di pelabuhan harus dilakukan secara konsisten dengan pengawasan yang ketat serta koordinasi antara pemerintah, operator transportasi, dan pelaku usaha angkutan barang.
Untuk mendukung penertiban ini, Menhub meminta kepada operator transportasi, termasuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT ASDP Indonesia Ferry, untuk memperkuat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di pelabuhan dan penyeberangan. Pengawasan terhadap kendaraan ODOL perlu dilakukan bersamaan dengan penerapan prosedur keselamatan dalam operasional kapal.
Keselamatan angkutan laut dan penyeberangan juga diperkuat melalui pengaturan operasional, termasuk pemisahan antara angkutan penumpang dan barang. Menhub memberikan contoh penerapan pemisahan tersebut di Pelabuhan Ketapang dan menekankan pentingnya pengawasan yang disertai dengan edukasi agar semua pihak memahami dan mematuhi ketentuan keselamatan yang ada.
Pemantauan kendaraan ODOL di pelabuhan juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program Zero ODOL 2027. Pemerintah berupaya mendorong kepatuhan pelaku usaha angkutan barang terhadap regulasi yang berlaku melalui pengawasan yang berkelanjutan dan penguatan koordinasi di antara pemangku kepentingan.
Selain itu, penanganan masalah ODOL akan menjadi salah satu fokus dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penguatan regulasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung penertiban kendaraan ODOL secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Dudy menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi, baik di darat maupun di laut. "Satu nyawa itu terlalu banyak untuk kita korbankan apabila kita tidak mempedulikan soal keselamatan. Keselamatan harus menjadi budaya dan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tawar," pungkasnya.