Pemerintah dan DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 (RAPBN 2027) menjadi UU APBN 2027 pada Selasa, 29 September 2026. Dalam regulasi ini, terdapat kebijakan baru terkait restitusi pajak yang kini diperketat melalui penerapan audit khusus dan joint audit.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa penguatan manajemen kepatuhan ini bertujuan agar fasilitas restitusi pajak tidak disalahgunakan. "Manajemen restitusi adalah suatu set alat yang dimiliki oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjaga bahwa yang namanya restitusi itu taat dengan aturan," ungkapnya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Tujuan Pemeriksaan Ketat
Suahasil menekankan bahwa pemeriksaan yang lebih ketat ini akan digunakan untuk memverifikasi keabsahan dokumen transaksi, tanpa mengurangi hak dasar para pelaku usaha yang memiliki klaim yang sah. "Pemerintah akan menghormati seluruh hak wajib pajak yang mengajukan restitusi. Namun, pada saat yang bersamaan kita juga ingin memastikan kepatuhannya," tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah memahami tantangan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku usaha saat ini. Oleh karena itu, mekanisme audit restitusi akan dijalankan secara terukur agar tidak mengganggu operasional industri padat karya dan sektor ekspor yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja nasional. "Tentu kami sangat melihat sekali kondisi ekonomi yang ada, dan saya merasa bahwa industri kita sebagai salah satu komponen yang kita ingin dorong untuk menjalankan ekspor, ini sangat penting untuk kita bantu," jelas Suahasil.
Kewenangan Menteri Keuangan
Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI bersama Pemerintah telah memperkuat pengawasan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam RUU APBN 2027. Dalam hal ini, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan khusus dan joint audit guna memastikan bahwa klaim restitusi pajak yang diajukan adalah akuntabel.
Ketentuan ini tercantum dalam draf RUU APBN 2027 pada Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2). "Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, Menteri Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau audit penerimaan negara termasuk pemeriksaan dan/atau audit khusus dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak," jelas Koordinator Panja Draf RUU APBN, Wihadi Wiyanto, saat membacakan laporan Panja.
Wihadi juga merinci bahwa aturan teknis pelaksanaan audit khusus serta tata cara restitusi akan diatur lebih mendalam melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). DPR dan Pemerintah sepakat untuk menerapkan skema kolaboratif dalam proses pemeriksaan restitusi tersebut.
"Pemeriksaan dan/atau audit penerimaan negara dapat dilakukan melalui program joint audit," tutup Wihadi.