Friday, 20 November 2026
Finansial

Pemerintah Kembali ke Era Sentralisasi Melalui Pemangkasan Anggaran Daerah

Pemerintah pusat dinilai melakukan resentralisasi dengan memangkas anggaran Transfer ke Daerah, yang berdampak negatif pada pembangunan infrastruktur di daerah. Para kepala daerah pun mengungkapkan pr...

N
Nabila Safira Putri
14 October 2026 88 pembaca
Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
suara.com Sumber: suara.com

CORE Indonesia mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menunjukkan adanya kemunduran menuju era sentralisasi. Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik mengalami penurunan drastis menjadi lima triliun rupiah, yang berdampak pada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar S, menilai bahwa pengalihan kewenangan dan anggaran dari daerah kembali ke pusat merupakan tanda mundurnya semangat desentralisasi yang telah dibangun sejak tahun 1999. "Ini adalah bagian dari cerita besar resentralisasi, ya. Cerita besar resentralisasi di mana sekian kewenangan yang tadinya sudah didesentralisasikan kepada daerah ditarik lagi oleh pusat," jelasnya dalam sebuah diskusi publik di Jakarta.

Setelah mencapai Rp991,9 triliun pada tahun 2025, alokasi TKD mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026 menjadi Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp300 triliun. Meskipun anggaran TKD di APBN 2027 sedikit meningkat menjadi Rp735 triliun, hal ini masih jauh dari angka awal yang seharusnya.

Dampak terburuk terlihat pada pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang terpangkas hingga tersisa Rp5 triliun. Akhmad Akbar menjelaskan bahwa DAK Fisik biasanya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur seperti sekolah dan rumah sakit. "Sehingga ketika diturunkan jadi tinggal Rp 5 triliun, konsekuensinya adalah pada dasarnya tidak ada pembangunan baru," tambahnya.

Penurunan anggaran ini memicu reaksi dari para kepala daerah, termasuk gubernur, wali kota, dan bupati, yang merasa dirugikan. Banyak daerah yang kaya akan komoditas utama dan sumber daya alam mengeluhkan kecilnya porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima.

Akhmad menjelaskan bahwa pemerintah pusat lebih mengandalkan formula penghitungan yang mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk dalam menentukan alokasi dana. "Jadi isinya apa tadi ini? Berarti isinya adalah bagian dari sebuah cerita besar resentralisasi," ungkapnya.

Kondisi ini diperburuk oleh tekanan bagi daerah untuk menyisihkan anggaran yang tersisa demi mendukung program-program pusat. Akbar memberikan contoh alokasi Dana Desa yang menyusut ke Rp45 triliun, di mana sekitar 60% dari anggaran tersebut diwajibkan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Ya ini itulah bagian dari cerita itu sehingga tidak mengejutkan bahwa kemudian ada sebagian kepala daerah yang mengeluh," tutupnya.

// Artikel Terkait