Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak menolak tawaran bantuan dari Malaysia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini disampaikan oleh Kemenko Polkam yang menegaskan bahwa komunikasi antara Indonesia dan Malaysia masih aktif melalui Kementerian Luar Negeri.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, mengungkapkan bahwa tawaran bantuan dari Malaysia sangat dihargai sebagai bentuk solidaritas. "Pemerintah Indonesia menghargai betul tawaran dari Pemerintah Malaysia ini sebagai bentuk solidaritas yang diapresiasi," jelas Honi.
Honi juga menambahkan bahwa proses komunikasi mengenai tawaran bantuan tersebut masih berjalan. "Kanalnya tentu melalui Kementerian Luar Negeri, yang berlanjut operasionalnya kepada BNPB atau jika nanti bantuan pesawat maupun personelnya berupa militer, tentu akan berlanjut ke Kementerian Pertahanan," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak tawaran bantuan yang ditujukan untuk mendukung penanganan karhutla di Indonesia. "Jadi dalam hal ini tidak ada kata kita menolak, itu tidak, karena ini bagi kepentingan masyarakat kita juga tentu mengapresiasi tawaran itu," kata Honi.
Honi menjelaskan bahwa proses pembahasan mengenai tawaran bantuan masih berlangsung, termasuk kebutuhan operasional dan dukungan logistik yang diperlukan jika bantuan tersebut direalisasikan. "Semuanya masih berproses dan memang terdapat banyak hal yang didiskusikan terkait kebutuhan operasional, deployment-nya, dukungan logistik, dan seterusnya," tuturnya.
Menurut Honi, prosedur yang dilakukan serupa dengan saat Indonesia menerima bantuan pesawat dari Jepang. Dia juga mengklarifikasi isu yang menyebutkan bahwa Jepang tidak melanjutkan bantuan kepada Indonesia. "Jadi sempat muncul juga di sosial media bahwa seolah-olah kita yang menyampaikan mereka untuk sudah selesai, padahal bukan," jelasnya.
Honi menambahkan bahwa operasional pesawat bantuan Jepang dijadwalkan berlangsung selama sekitar dua pekan. "Jadi itu ya mereka sesuai dengan timeline-nya mereka, rencana mereka, mereka harus kembali," tambahnya.
Dia menekankan bahwa berakhirnya masa operasional pesawat bantuan Jepang adalah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bukan karena permintaan dari Indonesia untuk menghentikan bantuan tersebut. Honi juga menjelaskan bahwa koordinasi terkait tawaran bantuan Malaysia akan dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri sebelum melibatkan lembaga atau kementerian teknis sesuai kebutuhan.
"Sekali lagi kanal awal tentu dari Kementerian Luar Negeri, kan gitu ya. Kemudian nanti dari koordinasi itu akan menggandeng lembaga teknis atau kementerian teknis yaitu Kementerian Pertahanan maupun tentunya dari BNPB untuk mengoperasionalkannya. Ini perlu proses dan waktu," tutup Honi.