Friday, 20 November 2026
Nasional

Pemerintah Dukung Buruh dengan Kenaikan Upah dan Penghasilan Ojol

Pemerintah menunjukkan dukungan kepada buruh dengan menaikkan upah hingga 6,5% dan memberikan penghasilan 92% bagi pengemudi ojek online. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bakom, Syahganda Nainggolan.

L
Lucas Fabian
21 October 2026 74 pembaca
Kepala Bakom Syahganda Nainggolan audiensi dengan perwakilan buruh di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (21/10/2026). (istimewa).
Kepala Bakom Syahganda Nainggolan audiensi dengan perwakilan buruh di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (21/10/2026). (istimewa).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa pemerintah sangat mendukung buruh. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks peningkatan upah buruh yang signifikan selama pemerintahan Prabowo Subianto.

Di samping itu, pengemudi ojek online (ojol) juga mendapatkan keuntungan dengan menerima 92% dari tarif yang dibayar oleh konsumen. "Presiden kita itu sudah pastilah cinta buruh. Bagaimana membuktikannya? Upah, rata-rata 6,5 persen naiknya. Di era lalu rata-rata 1 persen,” ungkap Syahganda saat audiensi dengan perwakilan buruh di kantor Bakom, Jakarta, pada Rabu (21/10).

Namun, dia mengakui bahwa ada kendala di daerah terkait kenaikan upah ini. Ketika upah buruh meningkat, beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Itu kan memang ada persoalan-persoalan yang memang kita harus tetap kawal. Karena reformasi struktural itu nggak bisa cuma di atas. Itu harus kita kawal. Kalau kita bagian dari gerakan revolusi, makanya saya selalu bilang Bapak Prabowo adalah pemimpin besar revolusi,” tambahnya.

Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap buruh juga terlihat dari kebijakan potongan aplikasi untuk pengemudi ojol yang ditetapkan sebesar 8%. Dengan demikian, pengemudi memperoleh penghasilan yang lebih besar, yaitu 92% dari ongkos yang dibayar konsumen.

Sebelumnya, biaya layanan maksimal mencapai 20% dari tarif perjalanan, sehingga pengemudi hanya mendapatkan sekitar 80% dari total tarif. Menurut Syahganda, kebijakan ini baru diterapkan di pemerintahan Prabowo.

Dia juga menyoroti bahwa potongan aplikasi di negara tetangga bisa mencapai 40%. “Bapak Presiden ingin membuat keadilan antara dia sebagai stakeholder, bisa dapat lebih sejahtera, makanya potongannya 8 persen. Itu kan artinya Bapak Presiden butuh buruh, dia pro kepada buruh, kepada ojol ini,” tutup Syahganda.

// Artikel Terkait