Langkah cepat diperlukan untuk mengantisipasi pola kenaikan harga berbagai komoditas yang terjadi setiap tahun. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengajak pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk segera melakukan intervensi di lapangan, dengan tujuan menekan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada komoditas strategis seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, beras, dan minyak goreng.
Menurut Tomsi, tindakan cepat sangat penting agar pola kenaikan harga yang berulang dapat diatasi melalui penguatan produksi, operasi pasar, kerja sama antar daerah, serta penguatan distribusi pasokan. Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi perkembangan harga yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata. "Jadi jangan evaluasi dari BPS itu berlalu begitu saja tanpa intervensi kita," ungkapnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta pada Senin (22/6/2026).
Kenaikan Harga di Berbagai Provinsi
Berdasarkan data BPS pada minggu ketiga bulan Juni 2026, terdapat 32 provinsi yang mengalami kenaikan IPH. Kenaikan tertinggi tercatat di Sulawesi Utara dengan angka 7,91 persen, diikuti oleh Gorontalo sebesar 5,72 persen, dan Maluku Utara sebesar 3,74 persen. BPS juga mengidentifikasi beras, cabai rawit, minyak goreng, dan bawang merah sebagai komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus karena harga yang relatif tinggi. Selain itu, cabai merah juga berkontribusi pada kenaikan IPH di berbagai daerah.
Oleh karena itu, Tomsi meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan Perum Bulog dalam melakukan operasi pasar di daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Ia juga mendorong gerakan menanam cabai serta berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas di daerah.
Pentingnya Pengendalian Harga Minyak Goreng
Tomsi juga menyoroti tingginya harga minyak goreng, terutama di wilayah Indonesia Timur. Ia mendorong penguatan distribusi pasokan agar harga minyak goreng di daerah-daerah yang masih melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), khususnya di Papua, dapat terkendali. Menurutnya, langkah ini sangat penting karena beras dan minyak goreng memiliki dampak signifikan terhadap inflasi. "Beras dan minyak goreng ini memiliki koefisien yang tinggi terhadap angka inflasi. Sedikit saja mereka naik maka menyumbangkan inflasi itu signifikan dibandingkan dengan barang atau bahan pokok yang lain," jelasnya.
Selain itu, Tomsi juga mencatat kenaikan IPH pada komoditas bawang putih yang meningkat dari 173 kabupaten/kota pada minggu kedua Juni 2026 menjadi 223 kabupaten/kota pada minggu ketiga. Mengingat kebutuhan bawang putih nasional masih bergantung pada impor, ia menekankan pentingnya penguatan distribusi pasokan bahan pokok, terutama untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
Ia menambahkan bahwa distribusi bawang yang lebih efisien akan membantu menekan biaya logistik sehingga harga yang diterima masyarakat menjadi lebih terjangkau. "Bisa barang-barangnya [bisa] masuk langsung ke Makassar atau Balikpapan, sehingga ongkos distribusinya bisa murah dan harga bawangnya pun bisa lebih murah dibeli oleh masyarakat," pungkasnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, baik secara langsung maupun virtual, termasuk BPS, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, TNI, Polri, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
