Friday, 20 November 2026
Finansial

Pemerintah Daerah Akan Tingkatkan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan melibatkan lebih banyak peran dari pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri untuk memperkuat pengaw...

D
dlilamndn
28 October 2026 79 pembaca
Ilustrasi.Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Ilustrasi.Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Jakarta - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional SPPG serta mendukung kelancaran program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.5/8545/SJ yang membahas tentang Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Tito menegaskan bahwa MBG adalah program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sehingga keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

"Kami Kemendagri sangat komit untuk mendukung kesuksesan program ini. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, kita menggerakkan, mendorong pemerintah daerah juga untuk berpartisipasi untuk kesuksesan ini," ungkap Tito dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah.

Untuk melibatkan pemerintah daerah, salah satu langkah yang diambil adalah melakukan inspeksi terhadap operasional SPPG. Dalam SE tersebut, kepala daerah dapat menugaskan Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk melakukan pemeriksaan SPPG di masing-masing wilayahnya.

Satgas MBG terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan, serta unsur inspektorat. Inspeksi ini akan dilakukan bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah, berdasarkan 14 indikator kelayakan operasional SPPG yang telah disusun oleh BGN.

Pemeriksaan ini mencakup kelayakan operasional SPPG, termasuk kualitas dan menu makanan yang disediakan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjaga mutu makanan yang diterima oleh penerima manfaat dan meminimalkan sisa makanan.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk mengevaluasi penerima manfaat, terutama di daerah perkotaan. Evaluasi ini dilakukan dengan menyebarkan angket yang melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah untuk mendapatkan masukan mengenai pelaksanaan program.

Hasil dari inspeksi dan evaluasi tersebut akan dilaporkan kepada BGN, dengan tembusan kepada Kemendagri. Laporan tersebut harus menyertakan rekomendasi mengenai kelayakan operasional SPPG, apakah layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan, disertai dengan alasan singkat.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono memberikan tanggapan positif terhadap penerbitan SE ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program MBG. Ia menyatakan bahwa pengawasan yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dapat mendorong pelaksanaan program yang lebih transparan dan sesuai dengan visi serta misi Presiden Prabowo.

"Jadi intinya kami sangat mengharapkan dan ini saya kira suatu hal yang baik, ya. Artinya bahwa dapur-dapur yang ada di wilayah mendapatkan pengawasan yang sesuai, kemudian diinspeksi yang sesuai, standarnya kemudian kita nilai," kata Sudaryono.

// Artikel Terkait