Friday, 20 November 2026
Finansial

Pemerintah Bentuk Satgas untuk Atasi Penyelundupan Benih Lobster di Indonesia

Indonesia memiliki potensi mencapai 465,8 juta benih lobster setiap tahunnya. Untuk mengatasi penyelundupan, pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Benih Lobster.

I
Intan Permatasari
12 October 2026 86 pembaca
Pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Benih Lobster (Satgas P2BBL) untuk membongkar jaringan penyelundupan benih bening lobster (BBL) ke luar negeri. Foto Fakhri-Suara.com
Pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Benih Lobster (Satgas P2BBL) untuk membongkar jaringan penyelundupan benih bening lobster (BBL) ke luar negeri. Foto Fakhri-Suara.com
suara.com Sumber: suara.com

Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Benih Lobster (Satgas P2BBL) guna mengatasi masalah penyelundupan benih bening lobster (BBL) ke luar negeri. Langkah ini diambil untuk melindungi potensi ekonomi sektor perikanan nasional yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pembentukan satgas ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, ditunjuk sebagai Ketua Pengarah, sementara Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjabat sebagai Ketua Pelaksana.

Dudung menyatakan bahwa satgas akan mengintegrasikan kekuatan dari berbagai kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum untuk menghentikan rantai penyelundupan benih lobster. Penindakan akan menyasar tidak hanya kurir atau pengangkut, tetapi juga pemodal dan pengendali jaringan penyelundupan tersebut.

“Penanganan tidak boleh berhenti pada kurir atau pengangkut, Satgas harus menerapkan pendekatan follow the network dan follow the money untuk mengungkapkan jaringan, aliran dana, pemodal, dan pengendali,” ujar Dudung saat peluncuran Satgas P2BBL di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.

Dudung menekankan bahwa penyelundupan benih lobster bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi menghilangkan pendapatan dan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia. Praktik ilegal ini juga menghambat pengembangan budidaya lobster di dalam negeri.

Indonesia diperkirakan memiliki potensi benih bening lobster mencapai 465,8 juta ekor per tahun. Potensi ini perlu dikelola dengan baik agar dapat mendukung industri budidaya dan memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan dan masyarakat.

Dudung menjelaskan bahwa jaringan penyelundupan lobster melibatkan berbagai tahap, mulai dari lokasi penangkapan, pengepul, tempat penampungan, hingga jalur pengangkutan melalui darat, laut, dan udara. Oleh karena itu, satgas akan mengoordinasikan pengumpulan data, pencegahan, penindakan, serta penetapan target penegakan hukum.

Pembentukan satgas ini juga bertujuan untuk menyatukan strategi di antara lembaga-lembaga terkait agar operasi pemberantasan dapat dilakukan secara terintegrasi. Dudung menegaskan bahwa satgas tidak akan mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga lain, melainkan akan mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan operasional untuk memperkuat upaya pemberantasan penyelundupan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa pembentukan satgas ini dilakukan setelah berbagai upaya kerja sama bilateral dan percobaan budidaya lobster belum berhasil menghentikan penyelundupan. Menurut Trenggono, potensi besar benih lobster di Indonesia belum didukung oleh kemampuan untuk memanfaatkannya secara optimal melalui budidaya domestik.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melaporkan masalah ini kepada Presiden sehingga terbitlah Perpres Nomor 69 Tahun 2026. Pemerintah berharap bahwa koordinasi lintas lembaga melalui satgas dapat memutus jaringan penyelundupan dan sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya lobster untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.

// Artikel Terkait