Friday, 20 November 2026
Finansial

Pembatasan Defisit APBD 2027 Ditetapkan, Utang Daerah Diperketat

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengeluarkan peraturan yang membatasi defisit APBD 2027 maksimal 2,5 persen dari pendapatan daerah. Aturan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan meng...

P
Patrick Jonathan
29 October 2026 74 pembaca
Menteri Keuangan Suahasil Nazara di acara Pelantikan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan, Jumat (23/10/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]
Menteri Keuangan Suahasil Nazara di acara Pelantikan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan, Jumat (23/10/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]
suara.com Sumber: suara.com

Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026 yang menetapkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2027 maksimal sebesar 2,5 persen dari estimasi pendapatan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro secara nasional dan mengatur pembiayaan utang di masing-masing daerah.

Aturan tersebut ditandatangani pada 8 Oktober 2026 dan diundangkan pada 16 Oktober 2026. Dalam PMK 76/2026, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menentukan batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah serta batas maksimal defisit yang dibiayai dari utang daerah.

Pasal 3 dari PMK 76/2026 menetapkan bahwa batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2027 adalah 2,50 persen dari perkiraan pendapatan daerah. Kebijakan ini harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam menyusun APBD untuk tahun mendatang.

Untuk menjaga stabilitas makroekonomi secara keseluruhan, Kementerian Keuangan juga menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD 2027 sebesar 0,18 persen dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini juga digunakan sebagai batas maksimal kumulatif untuk pembiayaan utang seluruh daerah pada tahun anggaran yang sama.

Pemerintah daerah diperbolehkan untuk melebarkan defisit APBD melebihi batas 2,5 persen, namun harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Persetujuan tersebut tidak diberikan secara otomatis dan harus memenuhi syarat yang ketat.

Menurut Pasal 7 Ayat 3 PMK 76/2026, persetujuan untuk melampaui batas maksimal kumulatif defisit yang dibiayai dari utang daerah hanya dapat diberikan jika tidak melebihi 0,18 persen dari proyeksi PDB. Selain itu, rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan utang harus minimal 2,5.

Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa jumlah sisa pembiayaan utang dan utang yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari total pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya. Persetujuan dari Menteri Keuangan juga mempertimbangkan jenis pembiayaan yang diajukan, seperti pinjaman daerah atau penerbitan obligasi.

Untuk sejumlah skema pembiayaan, pemerintah daerah perlu mendapatkan pertimbangan dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas. Dalam proses pengajuan izin pelampauan defisit, Kepala Daerah diwajibkan untuk menyerahkan berbagai dokumen ke Kementerian Keuangan.

Dokumen yang diperlukan antara lain adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2025 dan 2026 yang telah diaudit, rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2027, serta rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah. Selain itu, salinan surat pertimbangan dari Mendagri dan Menteri PPN/Bappenas juga harus disertakan.

Penetapan batas maksimal defisit dan utang daerah ini akan menjadi dasar dalam pengendalian dan pengawasan. Menteri Keuangan akan memberikan keputusan dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima permohonan lengkap, dan keputusan ini menjadi acuan bagi Kementerian Dalam Negeri atau gubernur dalam mengevaluasi APBD daerah.

Kementerian Keuangan juga mewajibkan pemerintah daerah untuk menyerahkan laporan posisi kumulatif pembiayaan utang serta kewajiban pembayaran kembali setiap semester. Laporan untuk semester I harus diserahkan paling lambat 31 Juli 2027, sedangkan untuk semester II jatuh pada 31 Januari 2028.

Bagi pemerintah daerah yang tidak menyerahkan laporan tepat waktu, Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). "Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian diatur dalam Pasal 12 Ayat 4 PMK 76/2026.

// Artikel Terkait