Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk membatasi penyaluran bahan bakar minyak subsidi, seperti Pertalite dan Bio Solar, khususnya bagi masyarakat yang tergolong dalam Desil 10. Rencana ini dijadwalkan akan mulai diterapkan pada Agustus 2026. Purbaya menegaskan bahwa meskipun ada pembatasan, penyaluran BBM subsidi tidak akan diperketat secara keseluruhan.
Kebijakan Pembatasan dan Tujuannya
Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi energi tepat sasaran. "Enggak diperketat, cuma akan dipastikan nanti, yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti beberapa bulan ke depan, yang Desil 10 kita batasi dulu," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa dengan pembatasan ini, diperkirakan akan ada penghematan sebesar sepuluh persen dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Status Kajian Pembatasan BBM
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginformasikan bahwa rencana pembatasan ini masih dalam tahap kajian mendalam. “Pembatasan Pertalite sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji sekarang. Kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini jalan,” jelas Bahlil saat ditemui di Jakarta.
Dia menambahkan bahwa masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa dan tidak ada perubahan pada batas pembelian BBM bersubsidi saat ini. "Kan untuk bus, truk, itu kan 200 liter per hari kan? Tapi kalau yang untuk kendaraan-kendaraan yang biasa, itu 50 liter, masih seperti itu aja,” ungkapnya.
Alokasi Anggaran Subsidi Energi
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, sebagian besar anggaran subsidi energi akan difokuskan pada Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram serta subsidi listrik. Untuk tahun 2027, anggaran subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG 3 kg direncanakan mencapai Rp142,83 triliun, meningkat 22,2 persen dibandingkan outlook 2026 yang sebesar Rp116,84 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp130,10 triliun pada RAPBN 2027, yang mengalami kenaikan 17,8 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp110,41 triliun. Jika digabungkan, subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik akan menyerap anggaran hingga Rp272,93 triliun, sejalan dengan total subsidi energi sebesar Rp272,94 triliun.