PDI Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapan atas pernyataan dari beberapa partai politik yang mempertanyakan posisi mereka sebagai partai penyeimbang. Dalam sebuah konferensi pers, Deddy Yevri Sitorus selaku Ketua DPP PDIP, menanggapi isu ini dengan menyatakan bahwa kritik yang dilontarkan oleh partai-partai lain terkesan aneh dan tidak pada tempatnya.
Deddy mengungkapkan, "Ada yang menyebut politik dua kaki, ada yang meminta kami tegas berada di dalam atau di luar pemerintahan." Ia menjelaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak ada oposisi yang diakui secara formal. Yang ada hanyalah partai-partai yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan.
Pernyataan Tegas PDIP
Menurut Deddy, PDIP telah secara jelas menyatakan posisinya berada di luar kabinet, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui DPR. "Ini bukan sikap ambigu. Ini adalah mandat Rakernas partai yang kami jalankan secara konsisten," ujarnya. Ia juga mempertanyakan kekhawatiran partai-partai lain terhadap keberadaan PDIP, menambahkan, "Apakah karena kurang percaya diri? Atau ada kegalauan di internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?"
Lebih lanjut, Deddy mengajak partai-partai yang merasa tidak nyaman dengan situasi politik saat ini untuk mempertimbangkan untuk keluar dari pemerintahan. "Silakan keluar dari pemerintahan. Tidak perlu membuat isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan," tegasnya. Ia mengingatkan bahwa pada masa kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi, PDIP tidak pernah mempermasalahkan posisi partai lain dalam kabinet.
Fokus pada Isu yang Lebih Penting
Deddy juga menyarankan agar partai-partai seperti NasDem dan Demokrat lebih fokus pada urusan internal mereka. "Jangan sampai nanti kalah oleh partai pendatang baru. Lebih baik perbaiki kinerja menteri-menteri mereka di kabinet daripada sibuk menggurui partai lain," ungkapnya.
Anggota Komisi II DPR ini menekankan bahwa masih banyak isu penting yang perlu ditangani, seperti masalah listrik, BBM, perburuhan, bantuan sosial, UMKM, koperasi, perkebunan, infrastruktur, pangan, ekonomi, dan perdagangan. "Saya tegaskan fungsi DPR bukan hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga menjalankan pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan kekuasaan," tambahnya.
Deddy menegaskan bahwa PDIP akan tetap berperan sebagai penyeimbang yang konstruktif, dengan mengkritik secara bertanggung jawab dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. "Itu adalah amanah yang tidak akan kami tinggalkan. Rakyat ingin melihat partai-partai bekerja, bukan sibuk membuat gaduh," tutupnya.
