Ono Surono, seorang politikus terkemuka, memberikan penegasan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediamannya tidak berkaitan dengan aliran dana ke partainya. Penggeledahan tersebut tercatat berlangsung sehubungan dengan penyidikan dugaan suap yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.
Menurut keterangan resmi dari Ono, langkah tersebut diambil oleh KPK sebagai bagian dari upaya mereka dalam mengusut tuntas perkara yang melibatkan Ade Kuswara. Bupati yang sebelumnya menjabat itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek-proyek pemerintah daerah. “Penggeledahan ini berfokus pada penyidikan kasus suap yang menjerat Bupati Bekasi, dan saya menegaskan bahwa tidak ada dana yang mengalir ke partai kami,” ungkap Ono saat memberi keterangan kepada awak media.
Dalam penjelasannya, Ono Surono menekankan bahwa seluruh aktivitas keuangan partai yang dipimpinnya telah melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Ia berkomitmen untuk selalu mendukung langkah-langkah hukum yang diambil oleh KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. “Kami siap untuk berkolaborasi dengan KPK dan terbuka untuk setiap informasi yang dibutuhkan,” tambahnya.
Penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu, dan tim KPK dilaporkan membawa sejumlah barang bukti yang dianggap relevan dengan penyidikan. Sementara itu, Ade Kuswara belum memberikan komentar langsung mengenai kasus ini; namun, proses hukum terhadapnya terus berlanjut. Penetapan status tersangka terhadap Bupati Bekasi ini juga menjadi sorotan masyarakat luas, mengingat posisi dan tanggung jawab yang diembannya.
Ono juga mengingatkan pentingnya integritas dalam dunia politik dan berjanji untuk menjaga nama baik partainya dalam menghadapi situasi yang sedang berlangsung. “Kami akan terus memperhatikan setiap langkah dan menjaga citra institusi kami,” tandasnya. Hingga saat ini, masyarakat masih menanti perkembangan lebih lanjut mengenai kasus yang melibatkan Ade Kuswara dan implikasinya terhadap struktur kepemimpinan di Kabupaten Bekasi.
Dalam konteks ini, KPK diharapkan dapat menyelesaikan penyidikan dengan cepat dan transparan sehingga keadilan bisa ditegakkan. Kasus ini menjadi tantangan besar bagi para pemimpin daerah untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan.
