Ombudsman Republik Indonesia telah memberikan tenggat waktu satu bulan kepada Lapas Cibinong untuk merobohkan fasilitas mewah yang ada di dalamnya. Selain itu, lembaga tersebut juga meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan restrukturisasi terhadap pimpinan Lapas Cibinong.
Permintaan untuk Perubahan
Dalam upaya meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, Ombudsman menekankan pentingnya langkah-langkah tegas terhadap penyalahgunaan fasilitas yang seharusnya tidak ada dalam lembaga pemasyarakatan. Tindakan ini diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Langkah Selanjutnya
Keputusan ini diambil setelah adanya laporan mengenai keberadaan fasilitas yang tidak sesuai dengan tujuan utama lembaga pemasyarakatan. Ombudsman berharap, dengan adanya perubahan ini, kondisi di Lapas Cibinong akan lebih baik dan sesuai dengan prinsip keadilan.