Nepal telah meminta kepada Meta dan TikTok untuk segera menghilangkan berbagai gambar dan video yang menakutkan, serta kode QR donasi palsu yang beredar di media sosial setelah terjadinya banjir bandang. Permintaan ini disampaikan setelah pemerintah Nepal mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari kedua perusahaan media sosial tersebut pada hari Jumat, 28 Agustus.
Dalam pertemuan itu, pemerintah Nepal menekankan pentingnya tindakan cepat dari kedua platform untuk menghapus konten hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat, menghalangi upaya bantuan, dan menambah kesedihan bagi keluarga korban. Bijay Kumar Roy, yang menjabat sebagai koordinator Satgas Pengaturan dan Pengelolaan Media Sosial serta Direktur Otoritas Telekomunikasi Nepal (NTA), menyatakan bahwa pemerintah meminta agar Meta dan TikTok dapat segera menghapus tautan yang mengarah ke konten bermasalah.
Pentingnya Koordinasi Langsung
Roy menjelaskan, “Karena penyedia layanan internet hanya bisa memblokir domain situs secara keseluruhan, koordinasi langsung dengan pengelola platform menjadi sangat krusial.” Ia juga menambahkan bahwa pemerintah telah mendesak TikTok dan Meta untuk mengoptimalkan algoritma mereka agar dapat secara proaktif memblokir konten yang berisi kekerasan atau informasi palsu secara otomatis saat diunggah.
Langkah ini diambil menyusul maraknya konten menyesatkan yang beredar di media sosial setelah banjir bandang melanda Nepal pada Rabu, 26 Agustus. Banyak video lama yang kembali disebarkan seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara gambar dan video yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dibuat seolah-olah merupakan rekaman asli dari lokasi bencana.
Upaya Penanganan Konten Berbahaya
Pihak berwenang juga menemukan adanya peredaran kode QR palsu yang digunakan untuk menggalang donasi bagi korban banjir. Pemerintah khawatir bahwa penipuan semacam ini dapat memanfaatkan kepedulian masyarakat dan menyalahgunakan dana yang seharusnya disalurkan untuk bantuan bencana. Meta dan TikTok telah menunjuk perwakilan khusus di Nepal agar pemerintah dapat melaporkan unggahan yang bermasalah secara langsung. Kedua perusahaan tersebut telah berkoordinasi dengan pejabat setempat untuk menghapus konten yang telah dilaporkan.
Namun, penanganan konten ini tidak selalu berlangsung cepat. Roy mengungkapkan bahwa saat ini, platform media sosial memerlukan waktu sekitar 24 hingga 48 jam untuk menindaklanjuti laporan unggahan. Keterlambatan ini menyebabkan informasi yang menyesatkan atau menimbulkan kecemasan menyebar sebelum akhirnya dihapus.
Oleh karena itu, pemerintah meminta agar kedua perusahaan dapat mempercepat waktu respons secara signifikan dan langsung menyamarkan (blur) foto serta video yang dapat menimbulkan rasa cemas atau trauma, terutama yang menampilkan korban dan dampak setelah bencana. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk tim lintas lembaga untuk memantau dan mengawasi konten berbahaya di internet selama masa krisis.
Tim ini terdiri dari perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informasi (MoCIT), NTA, serta Kementerian Dalam Negeri. NTA bertanggung jawab atas koordinasi teknis dengan platform media sosial, sementara Kepolisian Nepal bertugas mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga membuat atau menyebarkan konten berbahaya untuk diproses secara hukum jika diperlukan.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Komunikasi mengimbau media nasional dan lokal, serta pengguna media sosial untuk tidak membagikan foto yang dapat menimbulkan kepanikan, laporan yang belum terverifikasi, atau informasi yang dihasilkan secara rekayasa. Kementerian menegaskan bahwa informasi yang beredar selama krisis memiliki dampak besar terhadap operasi penyelamatan, penyaluran bantuan, dan kondisi psikologis masyarakat.
“Kami mengimbau seluruh media nasional dan lokal serta pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan rumor yang belum terverifikasi, buatan rekayasa, atau hasil olahan AI yang dapat menimbulkan kepanikan,” tutup pernyataan tersebut.