Friday, 20 November 2026
Nasional

Mulai Januari 2027, Pencari Kerja di Jakarta Dapat Transportasi Umum Gratis

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan akses transportasi umum gratis bagi pencari kerja mulai 1 Januari 2027, dengan kategori penerima manfaat yang bertambah.

A
Arga Pratama
22 October 2026 75 pembaca
Transjakarta (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Transjakarta (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memfasilitasi pencari kerja dengan layanan transportasi umum gratis mulai 1 Januari 2027. Dalam kebijakan ini, pencari kerja akan menjadi salah satu dari 21 kategori penerima manfaat, meningkat dari sebelumnya yang hanya 15 kategori.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya perhatian terhadap biaya transportasi bagi pencari kerja. Hal ini dikarenakan mereka perlu berpindah tempat untuk mencari peluang kerja dan mengikuti proses seleksi.

“Karena saya membayangkan, pasti di ruangan ini banyak yang mengalami ketika sedang mencari pekerjaan, naik-turun transportasi umum itu adalah pekerjaan yang paling memorable, diingat,” ungkap Pramono saat acara di Convention Hall SMESCO, Jakarta Selatan, pada Kamis (22/10/2026).

Pramono menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan salah satu langkah Pemprov DKI untuk mendukung warga yang tengah mencari pekerjaan, terutama dalam mengurangi beban biaya transportasi. Selain pencari kerja, ada lima kategori masyarakat lain yang juga akan mendapatkan manfaat dari layanan transportasi gratis ini.

Kategori tambahan tersebut mencakup pendamping penyandang disabilitas, pasien rujukan rutin dengan keterbatasan, pelajar dan mahasiswa tidak mampu di luar penerima KJP dan KJMU, UMKM binaan, serta korban bencana yang sedang dalam masa pemulihan.

Dia menegaskan bahwa Pemprov DKI membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mencari pekerjaan di Jakarta, baik bagi warga yang memiliki KTP Jakarta maupun yang berasal dari luar daerah. “Yang paling penting, Jakarta selalu membuka diri bagi siapa pun mencari kerja, bagi siapa pun. Dan kami tidak pernah melihat, membatasi apakah itu KTP Jakarta atau bukan KTP Jakarta,” tegas Pramono.

// Artikel Terkait