Friday, 20 November 2026
Tekno

Meta Dikenakan Denda Rp450 Triliun Terkait Kasus Cambridge Analytica di New Mexico

Meta dijatuhi denda sebesar US$25 miliar atau sekitar Rp450 triliun oleh pengadilan New Mexico karena dianggap menipu publik mengenai kebijakan privasi yang mengakibatkan kebocoran data.

I
Intan Permatasari
22 October 2026 77 pembaca
Meta didenda US$25 miliar oleh pengadilan New Mexico terkait kebocoran data Cambridge Analytica. (Foto: REUTERS/DADO RUVIC)
Meta didenda US$25 miliar oleh pengadilan New Mexico terkait kebocoran data Cambridge Analytica. (Foto: REUTERS/DADO RUVIC)

Meta, perusahaan teknologi besar, dikenakan denda sebesar US$25 miliar atau sekitar Rp450 triliun oleh pengadilan New Mexico pada Rabu, 21 Oktober. Denda ini dijatuhkan setelah perusahaan tersebut dinyatakan bersalah karena menipu publik terkait kebijakan privasi yang menyebabkan kebocoran data yang dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica hampir satu dekade lalu.

Cambridge Analytica adalah sebuah perusahaan konsultan politik yang berbasis di Inggris. Pada tahun 2018, mereka dilaporkan telah memperoleh dan menggunakan data pribadi dari 87 juta pengguna Facebook untuk keperluan analisis psikografis dan penargetan iklan politik dalam kampanye pemilu di Amerika Serikat.

Menurut CNBC, denda yang dijatuhkan kepada Meta merupakan hasil dari keputusan pengadilan Santa Fe pada bulan September, di mana perusahaan tersebut dinyatakan bersalah atas penipuan terhadap pengguna terkait kebijakan privasi dan pencegahan penyalahgunaan data. Pengadilan menemukan bahwa Meta telah melakukan lebih dari 43 juta pelanggaran terhadap undang-undang praktik tidak adil, dengan setiap pelanggaran dikenakan denda sebesar US$5 ribu (sekitar Rp90 juta).

Dengan demikian, total denda yang harus dibayarkan Meta mencapai US$219,5 miliar (sekitar Rp3.960 triliun), namun jumlah tersebut kemudian diringankan menjadi US$25 miliar (sekitar Rp450 triliun). Hakim Pengadilan Distrik New Mexico, Francis Mathew, menyatakan bahwa "jumlah pelanggaran disengaja yang luar biasa" serta sifat perilaku yang sistematis dari Meta mendukung penjatuhan hukuman tertinggi yang diperbolehkan.

Selain itu, Meta juga diwajibkan membayar bunga denda sebesar 15 persen per tahun jika tidak melunasi hukuman tersebut. Jaksa Agung New Mexico, Raúl Torrez, menyatakan bahwa "terlalu lama, perusahaan teknologi yang berpengaruh ini beroperasi seolah-olah tidak terjangkau oleh hukum," dan menekankan bahwa putusan ini menunjukkan adanya konsekuensi nyata dari pelanggaran yang dilakukan.

Di sisi lain, Meta menolak keputusan tersebut. C.J. Mahoney, kepala bagian hukum Meta, menyatakan bahwa mereka yakin akan menang dalam proses banding. Ia menambahkan bahwa putusan ini dan pendekatan Jaksa Agung terhadap penegakan hukum membuat mereka hampir tidak mungkin untuk berbisnis di New Mexico.

Mahoney juga berargumen bahwa denda yang dijatuhkan sama dengan bentuk hukuman pajak bagi platform yang mendukung kebebasan berbicara secara daring. "Gugatan ini berupaya mengenakan pajak atas kebebasan berbicara untuk menegakkan aturan baru tentang apa yang dapat dikatakan orang secara daring," ujarnya.

Sebelumnya, pada bulan Agustus, Meta telah menyelesaikan berbagai gugatan terkait kasus Cambridge Analytica dengan total penyelesaian hampir US$17 miliar (sekitar Rp306 triliun) untuk tuntutan yang berbeda mengenai keselamatan anak dan kesehatan mental. Namun, karena New Mexico tidak termasuk dalam penyelesaian tersebut, kasus privasi data yang muncul dari Cambridge Analytica dilanjutkan ke persidangan pada bulan September.

Facebook mulai terlibat dalam kasus Cambridge Analytica pada tahun 2018 dan telah membayar denda sebesar US$725 juta (sekitar Rp13 triliun) untuk menyelesaikan gugatan dari kelompok perwakilan pada tahun 2022. Namun, pihak New Mexico menilai bahwa Facebook tidak melakukan investigasi menyeluruh seperti yang dijanjikan setelah kasus tersebut terungkap.

Berkas pengadilan menyebutkan bahwa Facebook sengaja tidak efektif dalam investigasi akibat tekanan dari para pimpinan eksekutif untuk mengurangi biaya, kurangnya sumber daya penegakan hukum yang memadai, serta teknik investigasi yang tidak memadai.

// Artikel Terkait