Friday, 20 November 2026
Finansial

Menteri Keuangan Rencanakan Pemeriksaan Pajak Injourney Terkait Biaya Logistik Tinggi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memeriksa laporan pajak Injourney setelah menerima keluhan dari pengusaha mengenai tingginya biaya logistik yang disebabkan tarif berlapis. Kementerian Perhu...

H
Hanafi Syahputra
26 August 2026 104 pembaca
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat sidang debottlenecking di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/8/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat sidang debottlenecking di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/8/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]
suara.com Sumber: suara.com

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak Injourney di Jakarta pada Rabu, 26 Agustus 2026. Langkah ini diambil setelah adanya keluhan dari pengusaha mengenai tingginya biaya logistik akibat penerapan tarif berlapis yang ditolak oleh Injourney.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (ASPERINDO). Purbaya mengungkapkan hal ini setelah sidang ke-14 kanal debottlenecking di Kementerian Keuangan. Ia menyatakan bahwa keluhan dari asosiasi yang mewakili lebih dari 350 perusahaan jasa kurir dan logistik tersebut belum sepenuhnya teratasi. Namun, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mempercepat proses pembuatan peraturan baru terkait logistik.

Upaya Pengendalian Biaya Logistik

Purbaya menyampaikan, "Enggak tuntas, tapi sebagian kan Perhubungan akan mempercepat proses pembuatan peraturan Menteri Perhubungan. Sehingga servis di bandara nanti kelihatan seperti apa." Ia berharap bahwa regulasi ini dapat menciptakan kompetisi yang lebih sehat dan membuat harga logistik menjadi lebih terjangkau bagi konsumen.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mencoba untuk merayu Injourney agar menunda penerapan tarif baru, namun permintaan tersebut ditolak. Ia pun berencana untuk memeriksa laporan pajak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola perusahaan di sektor penerbangan dan pariwisata. "Tadi kan kita coba minta rayu sedikit InJourney untuk menunda, tapi dia enggak mau kayaknya. Ya sudah, kita periksa saja pajaknya entar gimana dia," ujarnya.

Kebijakan untuk Mengurangi Beban Konsumen

Purbaya menekankan pentingnya kebijakan ini untuk mengendalikan biaya logistik, terutama mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadikan biaya transportasi antar pulau lebih tinggi. Ia berencana untuk mengatur pihak bandara agar tidak sembarangan menaikkan tarif jasa logistik, sehingga kenaikan harga tidak meluas ke bandara lainnya.

“Biasanya kalau sudah satu naik nggak dikendalikan, yang lain akan ikut naik, jadi biaya logistiknya semakin mahal. Jadi kita coba mengendalikan biaya logistik dengan kebijakan yang pas supaya arus barang lebih baik di sini sehingga inflasi juga bisa dikendalikan,” jelasnya.

ASPERINDO mengadukan dua masalah utama dalam rantai logistik kargo udara. Pertama, berkaitan dengan biaya Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (JASPER), Jasa Terkait Bandar Udara (JASTER), dan Standard Ground Handling Agreement (SGHA) yang dikenakan dalam pengiriman kargo udara. Mereka menilai bahwa biaya ini menambah beban pada struktur biaya terminal kargo yang sudah ada, termasuk biaya Regulated Agent (RA).

Kedua, keluhan mengenai ketidakseragaman dalam perhitungan berat volumetrik kargo antar maskapai. ASPERINDO mencatat bahwa sejak 16 Juni 2025, salah satu maskapai mulai menggunakan angka pembagi 5.000, sementara sebelumnya industri umumnya menggunakan angka pembagi 6.000. Hal ini menyebabkan kenaikan berat tertagih untuk barang ringan namun besar hingga sekitar 20 persen, yang berpotensi membebani pelaku usaha, terutama UMKM dan sektor e-commerce.

ASPERINDO menilai bahwa perbedaan dalam standar ini tidak sesuai dengan pedoman yang baku dan dapat memperlebar kesenjangan harga di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

// Artikel Terkait