Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaksanakan pelantikan lima pejabat baru di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada hari Senin, 21 September 2026, di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Suahasil mengingatkan para pejabat baru untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel dan adil guna mencapai target penerimaan negara yang berkelanjutan.
Pentingnya Pemahaman Ekonomi dan Wajib Pajak
Suahasil menekankan bahwa pejabat pajak baru harus mampu menganalisis kondisi ekonomi Indonesia serta memahami karakteristik wajib pajak. “Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat,” ujar Suahasil dalam acara pelantikan tersebut.
Ia juga menyoroti bahwa pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting. Oleh karena itu, ia meminta agar pejabat DJP baru dapat menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya kredibel tetapi juga adil, serta mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan. “Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan,” tambahnya.
Peran Anggaran dalam Perekonomian
Selain melantik pejabat di DJP, Suahasil juga mengangkat pejabat baru di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ia mengingatkan agar mereka memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, saya ingin saudara melihat APBN sebagai instrumen, instrumen kas, instrumen anggaran yang ikut menggerakkan perekonomian. Pengelolaan kas harus semakin presisi agar belanja negara hadir pada waktu yang tepat, menjaga momentum ekonomi, dan tetap menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Pada pelantikan ini, Suahasil melantik total 14 pejabat baru di Kementerian Keuangan, termasuk 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 2 pejabat untuk Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293, 218, dan 219 Tahun 2026.
Suahasil juga mengucapkan selamat kepada para pejabat baru dan meminta mereka untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab. “Ini semua dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesional, dan penuh rasa tanggung jawab seperti sumpah tadi,” ungkapnya.
Berikut adalah daftar pejabat Kemenkeu yang baru dilantik:
- Teddy Suhartadi Permadi sebagai Sekretariat Pengadilan Pajak
- Bismar Fahlerie sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak
- Agung Krisdiyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
- Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DI Yogyakarta
- Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara
- Ani Natalia sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku
- Agus Amiwijaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
- Estty Purwadiani Hidayatie sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
- Adhang Noegroho Adi sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku
- Galih Elham Setiawan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
- Evy Mulyani selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
- Panca Putra Jaya sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
- Herman Saherudin sebagai Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan
- Ayu Sukorini sebagai Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan lainnya.