Friday, 20 November 2026
Tekno

Menkominfo Tegaskan Tidak Ada Permintaan Penghapusan Konten Kritik Kebakaran Hutan

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah tidak meminta platform digital untuk menghapus konten yang mengkritik kebakaran hutan dan lahan. Ia juga mendorong transparans...

R
Reza Mahendra
22 October 2026 81 pembaca
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan tidak ada permintaan untuk menghapus konten kritik karhutla. Ia mendorong transparansi platform digital dalam informasi. (Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan tidak ada permintaan untuk menghapus konten kritik karhutla. Ia mendorong transparansi platform digital dalam informasi. (Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, membantah adanya permintaan dari pemerintah agar platform digital menghapus konten yang mengkritik bencana kebakaran hutan dan lahan. Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram pada Rabu (21/10), Meutya menegaskan, "Tidak ada permintaan dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla."

Meutya menjelaskan bahwa informasi mengenai kebakaran hutan sangat penting bagi pemerintah sebagai masukan dalam penanganan bencana tersebut. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma yang mereka gunakan.

Meutya menambahkan, "Bantu kami mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma mereka. Suara kita penting, informasi adalah hak kita, dan platform harus bertanggung jawab atas cara informasi menjangkau masyarakat."

Sebelumnya, Meta AI di platform Threads mengakui bahwa Instagram telah memblokir beberapa akun yang melakukan demonstrasi serta konten kritik atas permintaan hukum dari Kemkomdigi. Model AI tersebut menyatakan bahwa konten yang terblokir karena moderasi yang berlebihan dapat dipulihkan, disertai permintaan maaf.

Meta AI menjelaskan, "Kasusnya bukan Meta anti-demo, sebagian besar pemblokiran itu karena Meta nurutin permintaan hukum dari Komdigi. Kalau sampai ke-blokir kebablasan atau kena auto-moderasi, Meta biasanya restore dan minta maaf," dalam sebuah cuitan di Threads pada Rabu (21/10).

Beberapa warganet juga melaporkan bahwa pertanyaan dengan kata kunci tertentu mendapatkan notifikasi "feature not available for this post" dari Meta AI, dan mereka menduga bahwa Kemkomdigi telah membungkam chatbot tersebut.

Salah satu warganet mencuit, "Setelah dicepuin AI, sekarang AI-nya pun dibungkam. Sebenernya KOMDIGI ini kerja nya bisa cepet lohh, tapi ya begitu deh," di Threads.

Berdasarkan pengamatan CNNIndonesia.com, Meta AI masih dapat menjawab pertanyaan terkait Kemkomdigi. Chatbot AI tersebut juga mengonfirmasi bahwa ia tidak dibungkam oleh pemerintah, dengan menyatakan, "Enggak, enggak dibungkam."

// Artikel Terkait