KPK menjelaskan mengenai fungsi Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seiring dengan penanganan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan dana kebencanaan tersebut. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan bahwa DSP merupakan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mendesak saat terjadi bencana.
Menurut Taufik, dana ini termasuk dalam struktur anggaran BNPB dan digunakan untuk mendukung penanganan darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "DSP diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan penanganan bencana," ungkap Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan DSP tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme penggunaannya diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, yang menetapkan bahwa penggunaan dana ini harus terkait dengan kondisi darurat dan memenuhi kriteria tertentu.
Ada empat kondisi yang menjadi dasar penggunaan DSP. Pertama, penetapan status keadaan darurat bencana oleh bupati, wali kota, gubernur, atau Presiden sesuai dengan kewenangannya. Kedua, penetapan status keadaan tertentu. Ketiga, pertimbangan risiko bencana yang berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Keempat, kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri.
Taufik menambahkan, dalam dokumen Rencana Kerja Kolaboratif (RKK), BNPB telah menentukan sejumlah penyedia atau vendor untuk pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung. Dengan demikian, saat terjadi bencana darurat, BNPB dapat segera bertindak cepat menggunakan DSP sebagai anggaran pendukung.
Namun, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan praktik suap dalam penggunaan DSP. Penggunaan DSP yang berbasis RKK diduga menguntungkan pihak-pihak tertentu di lingkungan BNPB. Dana tersebut digunakan untuk menangani berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatra.
KPK membagi dugaan korupsi di BNPB menjadi dua klaster utama: konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan barang dan jasa. Pada klaster pertama, KPK menemukan dugaan penyalahgunaan mekanisme pengadaan melalui RKK selama periode 2024–2026. Metode penunjukan langsung yang seharusnya digunakan dalam kondisi tertentu diduga disalahgunakan untuk menguntungkan vendor tertentu.
Klaster ini melibatkan Bima Setiawan, yang menjabat sebagai tenaga ahli Kepala BNPB dan juga merupakan adik dari mantan Kepala BNPB. KPK mendeteksi bahwa sejumlah penyedia barang dan jasa yang bermitra dengan BNPB terafiliasi langsung dengan Bima, dengan nilai pengadaan barang yang diduga mengalir ke jejaring perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp 148 miliar.
Menurut KPK, aliran dana dari klaster pertama diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk transaksi korporasi berupa pembelian 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia oleh PT Alfa Veritas Energizer, yang bernilai Rp 30,98 miliar per 13 Oktober 2026.
Klaster kedua terkait dengan dugaan suap dan komitmen biaya proyek. Dalam klaster ini, Richard Erlangga, yang saat itu menjabat sebagai tenaga ahli Kepala BNPB, diduga meminta komitmen fee kepada vendor untuk memenangkan paket pengadaan. Permintaan tersebut diduga disetujui oleh PT Trans Lintas Selaras melalui direkturnya, Gery Prasetiawan.
Selama periode Januari hingga September 2026, Richard disebut menerima setoran uang tunai sebesar Rp 2,38 miliar dari Gery melalui seorang perantara. Selain Richard, KPK juga mengungkap adanya dugaan aliran uang kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Gabriel Purwaka Sigit, yang menjabat sebagai kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, yang menerima uang sebesar Rp 140 juta langsung dari Gery.