Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian di berbagai daerah. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menegaskan bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran terjadi. Masalah mendasar justru terletak pada pengelolaan lahan, ketersediaan air, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan dan konsesi.
Pandangan APHI tentang Kebakaran Hutan
Ketua Umum APHI, Soewarso, mengungkapkan bahwa kebakaran seharusnya dilihat sebagai konsekuensi dari tata kelola yang belum optimal. “Karhutla adalah akibat, bukan sebab. Karena itu, kita harus mencari sumber persoalannya, mulai dari bagaimana tata kelola lahannya, tata kelola airnya, hingga bagaimana masyarakat dan kondisi sosial ekonominya dikelola,” ujarnya pada Sabtu (26/9/2026). Ia menekankan bahwa kebakaran yang terjadi berulang kali di lokasi yang sama menunjukkan bahwa masalah mendasar di daerah tersebut belum sepenuhnya ditangani.
Risiko Kebakaran Akibat Praktik Pembukaan Lahan
Salah satu isu yang menjadi sorotan APHI adalah penggunaan api untuk membuka lahan, yang masih dianggap sebagai cara yang murah dan cepat oleh sebagian masyarakat. Namun, praktik ini meningkatkan risiko kebakaran yang lebih luas. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang dampak kebakaran serta adanya konflik penguasaan lahan memperburuk situasi. Oleh karena itu, pencegahan karhutla tidak hanya memerlukan edukasi, tetapi juga pendampingan dan alternatif kegiatan ekonomi yang dapat mengelola lahan tanpa membakar.
“Pemadaman tetap penting, tetapi solusi permanen harus dimulai sebelum api muncul. Pencegahan perlu menjadi bagian dari pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Soewarso. Ia menekankan bahwa pendekatan pencegahan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Program pemberdayaan masyarakat harus memberikan pilihan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar melarang pembakaran.
Pentingnya Tata Kelola Air di Lahan Gambut
Selain itu, tata kelola air, terutama di lahan gambut, juga menjadi masalah krusial. APHI mendorong penyediaan sumber air yang memadai, pembangunan embung, serta pengelolaan sekat kanal. Semua ini harus dilakukan bersamaan dengan pemantauan kondisi lapangan dan sistem peringatan dini. Dengan demikian, meskipun infrastruktur pemadaman tetap diperlukan, upaya untuk menjaga kondisi lahan agar risiko kebakaran dapat diminimalkan harus dilakukan sejak awal.