M. Sardjito muncul sebagai kandidat untuk posisi kepala eksekutif pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Usulan ini disampaikan di bawah naungan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan bahwa nama Sardjito telah diterima oleh DPR dan akan menjalani proses di Komisi XI.
Puan menjelaskan, “Namanya itu Pak M Sardjito yang nantinya akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi XI,” dalam konferensi pers yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026). Proses pencalonan Sardjito akan berlangsung bersamaan dengan agenda lain di sektor keuangan di DPR, termasuk pemilihan atau persetujuan deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Profil M. Sardjito dalam Dunia Keuangan
Sardjito bukanlah sosok asing dalam industri keuangan dan pasar modal Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai deputi komisioner pengawas pasar modal I di OJK pada tahun 2016. Dalam perannya di OJK, Sardjito juga terlibat dalam bidang edukasi dan perlindungan konsumen, serta memimpin Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Sebelum bergabung dengan OJK, Sardjito memiliki pengalaman yang luas dalam pengawasan pasar modal, termasuk menjabat sebagai kepala Biro Investigasi Formal dan Kriminal di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di Kementerian Keuangan. Dari segi pendidikan, ia memiliki latar belakang di bidang ekonomi dan hukum, dengan gelar sarjana manajemen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) serta gelar MBA di bidang keuangan dari Saint Louis University, Amerika Serikat. Selain itu, ia juga menempuh pendidikan di Universitas Indonesia (UI) dalam ilmu hukum dan meraih magister kenotariatan di Universitas Jayabaya.
Rencana Pembentukan Bursa Mineral
Pencalonan Sardjito berkaitan erat dengan rencana pemerintah untuk mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa bursa ini akan berada di bawah pengawasan OJK. Pembentukan bursa ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis.
“Kita akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Jika bekerja dengan baik, pada 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri,” ungkap Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8). Menurut Prabowo, Indonesia telah lama menjadi salah satu produsen utama berbagai komoditas penting di dunia, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet.
Namun, ia menyoroti bahwa harga sejumlah komoditas tersebut sering kali ditentukan oleh bursa di negara lain yang tidak memiliki sumber daya tersebut. “Kalau mereka (pihak luar) tidak mau bayar harga yang kita pasang, tidak usah beli. Lebih baik komoditas nikel, timah, emas, batu bara kita, gas kita, minyak kita semuanya di tanah untuk anak cucu kita,” tegas Prabowo. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini juga akan menjadi langkah lanjut dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah diterapkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).