Friday, 20 November 2026
Finansial

LPDB Koperasi Tingkatkan Aspek Hukum untuk Akuntabilitas Dana Bergulir

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) melakukan penguatan aspek hukum dalam penyaluran dana bergulir melalui diskusi kelompok terfokus. Langkah ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan...

D
Dimas Adhyaksa Putra
10 October 2026 78 pembaca
FGD LPDB Koperasi mengenai penolakan klaim oleh lembaga penjamin dan penyelesaian gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan karena persoalan formil. (Dok: LPDB Koperasi)
FGD LPDB Koperasi mengenai penolakan klaim oleh lembaga penjamin dan penyelesaian gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan karena persoalan formil. (Dok: LPDB Koperasi)
suara.com Sumber: suara.com

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) mengintensifkan aspek hukum dalam proses penyaluran pinjaman kepada koperasi dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD). Diskusi ini membahas penolakan klaim oleh lembaga penjamin dan penyelesaian gugatan yang ditolak oleh pengadilan karena masalah formil.

Kegiatan yang diorganisir oleh Divisi Hukum LPDB Koperasi ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat mitigasi risiko dalam pembiayaan, meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, serta menyempurnakan prosedur dan dokumen hukum. Langkah ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mendukung pengembangan koperasi di Indonesia.

Krisdianto, Direktur Utama LPDB Koperasi, menyatakan bahwa penguatan aspek hukum merupakan tanggung jawab utama LPDB Koperasi dalam mengelola dana negara. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi tidak hanya bertugas menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memastikan pemanfaatan dan pengembalian dana dilakukan dengan baik.

Forum FGD diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara konkret. “Pengelolaan dana bergulir memiliki tanggung jawab yang besar karena dana yang kami kelola bersumber dari APBN. Oleh karena itu, mitigasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui penguatan aspek hukum dalam kerja sama penjaminan dan penyelesaian perkara,” jelas Krisdianto.

Ia menambahkan bahwa LPDB Koperasi telah menerapkan langkah mitigasi risiko, seperti pengikatan jaminan dan penjaminan kredit. Namun, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, seperti penolakan klaim penjaminan akibat ketidaksesuaian persyaratan administratif dan substansial, serta kendala formil dalam penyelesaian perkara hukum.

Menurut Krisdianto, forum ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat langsung diterapkan, mulai dari perbaikan dokumen dan perjanjian kerja sama, penyempurnaan prosedur operasional, hingga penentuan strategi penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Deva Rachman, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, menekankan bahwa FGD ini merupakan momen untuk mengevaluasi penanganan klaim penjaminan dan memperkuat langkah hukum dari awal kerja sama.

“Yang ingin kami dorong adalah penguatan mitigasi sejak awal, bukan hanya ketika sengketa sudah terjadi. Kami perlu memastikan dokumen dan perjanjian dipahami dengan baik, persyaratan klaim dipenuhi secara cermat, serta strategi penyelesaian perkara disusun secara tepat,” kata Deva.

Ia juga menambahkan pentingnya koordinasi dan pertukaran pandangan dengan pemangku kepentingan untuk memperkaya perspektif hukum serta mengidentifikasi alternatif penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LPDB Koperasi mendorong agar hasil diskusi dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan simulasi penanganan kasus dan penyempurnaan prosedur internal.

Afif Thosin Roy Akhmad, Direktur Pengembangan Usaha LPDB Koperasi, menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana bergulir melibatkan tiga aspek yang saling terkait: penyaluran, pemanfaatan dana sesuai peruntukan, dan pengembalian agar dapat digulirkan kembali kepada koperasi lainnya. “Dana bergulir harus memberikan manfaat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Afif menegaskan bahwa pengelolaan risiko, termasuk risiko hukum dan penjaminan, adalah hal penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan bagi koperasi. Ia juga menyatakan bahwa mekanisme penjaminan adalah salah satu instrumen mitigasi risiko yang dapat mendukung akses pembiayaan, terutama bagi koperasi yang memiliki keterbatasan aset tetap untuk dijadikan agunan.

FGD ini menghadirkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta praktisi dan akademisi hukum. Perspektif dari berbagai pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai mekanisme penjaminan dan aspek perlindungan konsumen.

Pembahasan dalam forum ini berfokus pada tiga agenda utama: mengidentifikasi solusi hukum terkait pengajuan klaim penjaminan, mengevaluasi dokumen serta langkah hukum untuk mengantisipasi persoalan formil dalam gugatan, serta menyusun strategi penyelesaian perkara yang efektif.

Krisdianto berharap, hasil FGD dapat menjadi bahan perbaikan yang terukur bagi seluruh jajaran LPDB Koperasi. “Masukan dari para ahli dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memperkuat posisi hukum LPDB Koperasi,” ungkapnya.

Penguatan aspek hukum ini juga relevan dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan koperasi, termasuk dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peningkatan cakupan pembiayaan perlu diimbangi dengan tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang cermat, serta mekanisme penjaminan dan penyelesaian sengketa yang dipahami oleh semua pihak terkait.

Melalui kegiatan ini, LPDB Koperasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola penyaluran pinjaman dan pembiayaan dana bergulir, menjaga akuntabilitas keuangan negara, serta memperkuat keberlanjutan akses pembiayaan bagi koperasi sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi kerakyatan.

// Artikel Terkait