Danantara Asset Management melarang para petinggi BUMN untuk menunjukkan gaya hidup mewah serta menggunakan pengawalan polisi atau patwal dalam kegiatan sehari-hari. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga citra perusahaan dan mencegah penyalahgunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi.
Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE/002/DI-DAM/DO/2025 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Danantara, Dony Oskaria, pada 31 Oktober 2025 di Jakarta. Dalam edaran tersebut, direksi dan komisaris diharuskan hadir di lokasi operasional setidaknya 50% dari hari kerja efektif setiap bulan.
Selain itu, penggunaan fasilitas perusahaan harus mengutamakan kepentingan bisnis dan prinsip tata kelola yang baik. Para petinggi BUMN juga dilarang menggunakan pengawalan patwal untuk urusan pribadi atau aktivitas rutin sehari-hari.
Lebih lanjut, mereka tidak diperbolehkan membebankan biaya tambahan untuk keluarga kepada perusahaan dan diharuskan menghindari kegiatan seremonial yang tidak memberikan nilai tambah. Danantara juga mengatur perilaku mereka di media sosial, melarang untuk memamerkan gaya hidup mewah yang dapat menimbulkan persepsi negatif.
Direksi dan komisaris juga dilarang terlibat dalam perdebatan politik atau memberikan komentar partisan. Ketentuan ini bertujuan untuk memperhatikan perilaku pejabat BUMN, baik dalam tugas kedinasan maupun aktivitas yang dapat memengaruhi citra perusahaan.
Penggunaan anggaran dan fasilitas perusahaan untuk hobi pribadi juga dilarang, dan aktivitas tersebut hanya boleh dilakukan di luar jam kerja. Danantara mewajibkan para petinggi untuk menjaga integritas dan hadir secara fisik di lokasi operasional minimal 50% dari hari kerja efektif setiap bulan.
Petinggi BUMN juga tidak diperkenankan melibatkan pasangan atau anggota keluarga dalam urusan kedinasan dan transaksi bisnis. Untuk menghindari konflik kepentingan, mereka wajib menandatangani pernyataan tahunan yang menyatakan bebas dari konflik kepentingan.
Direksi dan komisaris dilarang memanfaatkan jabatan atau informasi internal untuk keuntungan pribadi. Dalam hubungan kerja, mereka harus menjalankan fungsi masing-masing secara profesional, dan komisaris tidak diperbolehkan mencampuri kegiatan operasional yang menjadi kewenangan direksi.
Kepatuhan terhadap ketentuan antikorupsi dan gratifikasi juga menjadi tanggung jawab mereka, dengan pelanggaran dapat berujung pada sanksi, termasuk evaluasi integritas hingga pemberhentian. Untuk perjalanan dinas luar negeri, izin tertulis harus diajukan kepada Direktur Utama Danantara paling lambat 14 hari kerja sebelum keberangkatan.
Peningkatan kompetensi melalui sertifikasi profesional dan kolaborasi lintas unit juga menjadi bagian dari standar kepemimpinan yang diharapkan diterapkan di lingkungan BUMN. Semua ketentuan ini harus diterapkan oleh anak perusahaan dalam waktu 30 hari kalender setelah surat edaran diterbitkan.