Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan ketidakpastian mengenai kabar dirinya sebagai calon Panglima TNI yang baru, menggantikan Jenderal Agus Subiyanto. Isu ini muncul setelah informasi mengenai pengiriman Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI ke DPR beredar.
Maruli menyatakan, "Iya banyak, yang beritakan anda. Saya enggak tahu, legalnya belum ada yang bicara dengan saya. Tapi isu kanan kiri banyak yang ke saya menyampaikan, katanya sudah," saat ditemui di Mabes AD, Jakarta, pada Jumat (9/10/2026). Ia juga menambahkan bahwa Wakil Ketua DPR, Dasco, telah menyampaikan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai hal tersebut.
Meski demikian, Maruli memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh dan lebih memilih untuk fokus pada tugas yang diembannya saat ini. "Ya udahlah biarin aja, biar ada kerjaan, biar ada diskusi," ujarnya sambil tertawa.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto juga memberikan klarifikasi mengenai kabar Surpres yang dikirimkan ke DPR. "Belum, belum ada sampai sekarang," ungkapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).
Bambang menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan mengenai skema penunjukan calon Panglima TNI, apakah akan menggunakan calon tunggal seperti pada proses penggantian Kapolri sebelumnya. "Kita belum ada mengirim surpres tentang pergantian Panglima sampai sekarang, belum ada," jelasnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, juga menanggapi isu Surpres tersebut. "Sampai hari ini seperti disampaikan Pak Dasco yang lainnya kan belum ada. DPR belum menerima surat," katanya. Ia menegaskan bahwa pergantian Panglima TNI merupakan wewenang Presiden Prabowo Subianto.
Saan menambahkan, "Memang saya enggak tahu, itu kan urusan Presiden, ya. Itu kewenangan Presiden, kita tunggu aja," ketika ditanya mengenai calon tunggal. Ia juga mengaku belum mengetahui lebih lanjut mengenai isu tersebut.
Di sisi lain, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto Wahyuwidayat menjelaskan bahwa proses pergantian Panglima TNI di DPR baru akan dimulai setelah Surpres diterima. Menurutnya, Surpres biasanya dibacakan dalam rapat paripurna, kemudian dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus) dan rapat pimpinan DPR.
“Alurnya kan ada surpres. Surpres biasanya dibacakan di Paripurna, baru di-Bamus-in, rapat pimpinan. Nanti setelah rapat pimpinan, ada rapat pimpinan dengan pimpinan fraksi yang disebut Rapim Pengganti Badan Musyawarah. Dari situ ditugasin komisi terkait, biasanya begitu,” jelas Utut.