Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengemukakan usulan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mencakup mekanisme untuk merampas harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk merampas harta pejabat jika kekayaan yang dimiliki melebihi jumlah yang dilaporkan dalam LHKPN.
“Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” ungkap Tanak saat berbicara dengan para jurnalis di Jakarta pada Minggu (25/10/2026). Ia juga menyoroti pentingnya perampasan harta bagi pejabat yang wajib melapor LHKPN tetapi tidak memenuhi kewajiban tersebut.
“Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset,” tambahnya. Tanak juga mengusulkan adanya mekanisme bagi penyelenggara negara yang merasa keberatan terhadap tindakan perampasan harta kekayaan mereka.
Namun, ia menekankan bahwa ketentuan tersebut perlu diatur dengan baik agar setiap penyelenggara negara termotivasi untuk melaporkan kekayaan mereka secara akurat. “Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tanak meminta agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tetap dipertahankan. Ia berpendapat bahwa istilah “perampasan” sudah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Memang lebih layak itu istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenklatur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan,” jelasnya. Ia memberikan contoh dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
“Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutupnya.