Friday, 20 November 2026
Nasional

KPK Rencanakan Ulang Pemanggilan Suami Fadia Arafiq

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq, terkait dugaan pencucian uang.

H
Hanafi Syahputra
27 October 2026 75 pembaca
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Liputan6.com/Alya Putri)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Liputan6.com/Alya Putri)

KPK berencana untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan Ashraff Abu, suami dari Fadia Arafiq, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Pekalongan nonaktif. Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di kediaman Ashraff dan menyita sebuah mobil listrik merek BMW pada tanggal 23 Oktober 2026.

Ashraff akan diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang karena Ashraff tidak dapat hadir pada pemanggilan sebelumnya akibat agenda di DPR RI.

Budi menjelaskan, "Saudara ASH itu dipanggil. Ya, sebelum dilakukan penggeledahan ada penjadwalan pemeriksaan, tapi memang saudara ASH tidak dapat hadir karena memang ada agenda kegiatan di DPR RI. Sehingga nanti penyidik juga akan segera lakukan penjadwalan ulang."

Pemeriksaan terhadap Ashraff bertujuan untuk mendalami dugaan praktik pencucian uang yang melibatkan beberapa pihak di Pemkab Pekalongan. Selain itu, penyidik juga akan mengonfirmasi barang-barang yang telah disita selama penggeledahan di rumahnya.

Budi menambahkan, "Karena salah satunya penyidik menyita satu unit mobil ya yang diduga ini terkait dengan dugaan praktik pencucian uang dari proses-proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Saudari FAD selaku Bupati Pekalongan. Di mana dalam proses PBJ itu diduga ada konflik kepentingan, diduga juga ada penerimaan-penerimaan lainnya, gratifikasi ini."

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa pengembangan penyidikan kasus TPPU akan berfokus pada metode penelusuran aliran uang. Penyidik akan melacak aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, termasuk pihak-pihak yang menerima uang tersebut dan tujuan penggunaannya.

Budi menjelaskan, "Sehingga dalam pengembangan penyidikan terkait dengan TPPU, tentu ini akan fokus ke follow the money-nya, ya. Akan menelusuri ke mana aliran uang dari hasil dugaan tindak pidana korupsi itu kemudian mengalir, ya, kepada siapa saja, untuk apa saja, ya. Sehingga ke depan pasti akan lebih fokus ke penelusuran aset misalnya, dan sebagainya."

Sebelumnya, KPK menangkap Fadia Arafiq dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 3 Maret 2026. Saat ini, Fadia sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah.

Fadia diduga terlibat dalam pengaturan proyek pengadaan tenaga alih daya dan layanan makan dan minum di rumah sakit daerah senilai Rp 46 miliar, yang dimenangkan oleh perusahaan milik keluarganya. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 22 miliar digunakan untuk membayar gaji tenaga outsourcing, sementara sisanya diduga mengalir kepada keluarganya sebagai keuntungan.

Selain itu, Fadia juga didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp 2,9 miliar dari sejumlah pejabat di Pemkab Pekalongan. Jaksa KPK menuntut Fadia dengan hukuman lima tahun penjara, denda Rp 250 juta, pembayaran uang pengganti Rp 2,69 miliar, serta pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menjalani hukuman.

Di tengah berlangsungnya proses persidangan di Semarang, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

// Artikel Terkait