Friday, 20 November 2026
Nasional

--- KPK Mengungkap Lima Klaster Dugaan Korupsi di Klaten, Termasuk Suap dan Setoran Rutin ---

--- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi lima klaster dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten Klaten, dengan tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Bupati Klaten. ---

S
Salsabila Nur Azzahra
16 October 2026 84 pembaca
KPK memaparkan pekermbangan hasil OTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah.
KPK memaparkan pekermbangan hasil OTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah.
---TITLEEXCERPT--- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi lima klaster dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten Klaten, dengan tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Bupati Klaten. ---CONTENT---

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap lima klaster dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa lima klaster tersebut mencakup dugaan suap dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penerimaan fee dalam pengadaan barang dan jasa, serta setoran rutin dari berbagai badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, dan organisasi perangkat daerah.

Klaster Dugaan Suap Audit BPK

Klaster pertama berhubungan dengan dugaan suap untuk memengaruhi hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah. Pada April 2026, BPK melakukan audit dan menemukan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp 5 miliar.

Temuan ini terdiri dari kelebihan pembayaran honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan dan kelebihan honorarium pelaksana kegiatan. Menanggapi temuan tersebut, HWI dan Inspektur Daerah Pemkab Klaten, Agus Suprapto, melakukan pertemuan dengan pejabat BPK di Semarang untuk membahas penghapusan temuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, mereka membahas rencana untuk menghapus dua temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium. Taufik menyampaikan bahwa dalam pertemuan lanjutan pada Mei 2026, ALU meminta uang sebesar Rp 600 juta, tetapi setelah negosiasi, kesepakatan dicapai sebesar Rp 400 juta.

Setelah itu, HWI berkomunikasi dengan beberapa pejabat di Pemkab Klaten untuk menyiapkan uang sesuai kesepakatan. Namun, rencana pemberian uang tersebut tertunda setelah KPK melakukan penindakan di Muara Enim terkait dugaan suap pemeriksaan BPK.

Pada Juni 2026, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah menghapus temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium, sesuai kesepakatan antara ALU dan HWI.

Klaster Dugaan Fee Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam klaster kedua, KPK mengungkap dugaan penerimaan uang oleh HWI dari kontraktor terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Klaten sejak menjabat sebagai bupati. HWI diduga menerima lebih dari Rp 2 miliar melalui beberapa perantara.

Klaster Dugaan Penerimaan Uang dari Tambang Galian C

Pada 2026, HWI juga diduga menerima uang sebesar Rp 245 juta dari Paguyuban Tambang yang dipimpin oleh Legiman, yang diserahkan melalui Hanaku Agani Sadewo, adik Bupati Klaten. Uang tersebut digunakan untuk kegiatan Pemkab Klaten.

KPK juga mengungkap dugaan pemberian uang secara rutin dari pengusaha tambang galian C kepada LSM Lindu Aji dengan nilai mencapai Rp 2 miliar per bulan. KPK berencana berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait temuan ini.

Klaster Dugaan Setoran dari BLUD, BUMD, dan OPD

Klaster keempat berkaitan dengan dugaan penerimaan setoran rutin oleh HWI dari badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, dan organisasi perangkat daerah. Sejak menjabat sebagai bupati pada 2025, HWI diduga menerima setoran minimal Rp 1,8 miliar hingga 2026.

Klaster Dugaan Potongan Upah Pungut

Klaster kelima berhubungan dengan dugaan penerimaan uang dari potongan upah pungut yang berasal dari setoran pejabat dan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. Pada periode 2025–2026, HWI diduga menerima uang potongan upah pungut sekurang-kurangnya Rp 280 juta melalui RZI.

Pada 2025, HWI diduga menerima potongan upah pungut sebesar Rp 25 juta hingga Rp 50 juta per triwulan, sementara pada 2026, nilai yang diterima diduga mencapai Rp 70 juta per triwulan melalui perantara yang sama.

// Artikel Terkait