Jakarta - Dalam sidang kasus Silmy Karim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya kode 'RAMA' yang berkaitan dengan aliran uang hasil pemerasan izin tinggal warga negara asing. Kode ini diduga merujuk kepada seorang menteri yang mendapatkan setoran sebesar Rp 40 juta setiap minggunya.
Budi Prasetyo, juru bicara KPK, memberikan tanggapan terkait pernyataan jaksa dalam sidang yang berlangsung kemarin. "Dalam penanganan perkara, tidak ada intervensi kepada KPK. Semua berproses sesuai dengan bukti-bukti yang ada," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pemanggilan menteri yang disebut dengan kode 'RAMA', Budi menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penyidik. Ia menegaskan bahwa ketika sebuah perkara sudah sampai ke persidangan, berarti berkasnya telah dinyatakan lengkap.
"Pemanggilan saksi A, saksi B, tentu sesuai kebutuhan dalam proses penyidikan. Namun, jika perkara sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa, itu artinya proses penyidikan telah selesai dan masuk ke tahap penuntutan," tambah Budi.
KPK juga memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai apakah penjelasan jaksa pernah disampaikan dalam pemeriksaan Silmy Karim sebelumnya. Mereka beralasan bahwa informasi tersebut termasuk dalam detail penyidikan yang tidak dapat dibuka di luar persidangan.
"Di tahap persidangan ini, semua fakta disajikan secara terbuka dan lengkap. Oleh karena itu, dugaan aliran uang yang muncul akan terus diuji dalam proses pembuktian di sidang-sidang berikutnya," jelasnya.
Budi juga enggan berspekulasi mengenai kemungkinan pemanggilan menteri setelah informasi ini terungkap di persidangan. "Ini adalah sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum KPK. Setelah ini, proses akan berlanjut, termasuk apakah ada kebutuhan untuk memanggil saksi-saksi yang diperlukan dalam pembuktian," katanya.
Dalam sidang perdana mengenai dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang melibatkan Silmy Karim, JPU KPK Asril menjelaskan bahwa setelah pelantikan Silmy sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada sekitar Oktober-November 2024, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra memanggil dua terdakwa lainnya untuk mengumpulkan uang dari biro jasa.
"Pada Oktober-November 2024, Jaya Saputra memanggil Tessar Bayu Setyaji dan Juniadi Sri Priambudi untuk memerintahkan pengumpulan uang loket dari biro jasa sebanyak-banyaknya guna memenuhi jatah bulanan/mingguan pejabat Kemenimipas," ungkap jaksa Asril.
Asril kemudian membeberkan rincian pembagian setoran, di mana kode 'RAMA' disebut sebagai sebutan untuk menteri yang mendapatkan jatah Rp 40 juta setiap minggu. "RAMA sebutan untuk Menteri sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap minggu," jelasnya.