Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum menetapkan jadwal pemanggilan ulang untuk Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR/BPN. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan bahwa tim penyidik masih dalam proses evaluasi terkait rencana pemanggilan Nusron.
Taufik menambahkan bahwa KPK sedang merumuskan strategi pemeriksaan agar penanganan kasus ini tidak berlarut-larut. “Ya ini sedang dievaluasi oleh tim terkait rencana pemanggilan yang bersangkutan,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa jika tim sudah menyiapkan surat panggilan, informasi tersebut akan segera diperbarui.
Menurut Taufik, tidak ada kendala dalam proses pemanggilan Nusron Wahid kembali. “Tidak ada hambatan, hanya tim memang lagi rumuskan agar tidak berlarut-larut ke penanganan perkaranya, jadi sabar dahulu ya,” jelasnya. Nusron sebelumnya telah dua kali tidak hadir dalam panggilan KPK sebagai saksi.
Pemanggilan pertama dilakukan pada 7 Oktober 2026, namun Nusron tidak hadir karena ada agenda internal di kementeriannya. KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026, tetapi Nusron kembali tidak hadir dengan alasan sedang berada di luar negeri.
Taufik mengungkapkan bahwa penyidikan kasus ini masih berlangsung. Ia menekankan bahwa penyidik tidak hanya fokus pada satu atau dua saksi, mengingat perkara ini memiliki banyak klaster yang sedang didalami. “Karena banyak fakta-fakta dan sebagaimana disebutkan di awal, perkara ini kan banyak klasternya. Jadi beberapa memang sedang didalami,” tuturnya.
Nama Nusron Wahid juga menjadi perhatian dalam kasus dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna bangunan untuk PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026, yang mengakibatkan penangkapan 19 orang dan penetapan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
Tujuh tersangka lainnya terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama Summarecon, Adrianto Pitojo Adi, serta beberapa pihak swasta. Beberapa di antara mereka diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid, yang menjadi bagian dari penyelidikan yang sedang dilakukan KPK.