Friday, 20 November 2026
Nasional

--- KPK Amankan Uang Rp 250 Juta dari PCNU Nias, Diduga Terkait Korupsi ---

--- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp 250 juta dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Nias, yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi di Kementerian ATR/BPN....

N
Nabila Safira Putri
21 October 2026 85 pembaca
Logo di gedung KPK (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Logo di gedung KPK (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
---TITLEEXCERPT--- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp 250 juta dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Nias, yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi di Kementerian ATR/BPN. ---CONTENT---

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki hubungan uang Rp 250 juta yang diserahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Nias dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Uang tersebut diduga terkait dengan praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa uang tersebut diserahkan secara sukarela oleh pihak terkait dan telah diamankan oleh penyidik. “Ini adalah inisiatif dari pihak terkait yang menyerahkan sejumlah Rp 250 juta itu kepada KPK dan kemudian dilakukan penyitaan,” ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026).

Budi menambahkan bahwa penyidik akan melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah uang tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK. “Dari pengembalian uang itu, tentu nanti penyidik akan melakukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana keterkaitan dengan perkara,” jelasnya.

Apabila ditemukan adanya hubungan, uang tersebut akan dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN. Namun, jika hasil analisis menunjukkan tidak ada keterkaitan, KPK berhak mengembalikannya kepada pihak yang menyerahkan. “Akan tetapi, jika memang dalam proses analisis yang dilakukan oleh penyidik nantinya ditemukan ini tidak terkait dengan perkara, maka penyidik juga dapat melakukan pengembalian kepada yang bersangkutan,” tambahnya.

Kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026. Operasi ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut. Mereka terdiri dari pejabat di ATR/BPN, perwakilan PT Summarecon Agung Tbk, serta beberapa pihak swasta. Para tersangka termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung; dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang berperan sebagai perantara.

Lima tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; Ketua DPP Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq; dan dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry. KPK menduga bahwa Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry adalah orang-orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan Lampri, Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, serta Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi. Penggeledahan juga dilakukan di direktorat yang terkait dengan kasus ini.

Sehari setelahnya, KPK menggeledah kantor Summarecon di Jakarta dan kediaman Lampri di Bekasi. Pada 21 September 2026, penyidik kembali melakukan penggeledahan di kantor Summarecon di Kabupaten Bogor. Penggeledahan dilanjutkan ke Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dua hari kemudian, dan pada 24 September 2026, KPK menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta rumah Lampri di Nganjuk. Terakhir, pada 29 September 2026, penyidik menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

// Artikel Terkait