Sunday, 17 May 2026
Nasional

Kontroversi Penilaian Lomba Cerdas Cermat MPR di Kalimantan Barat

Video final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR di Kalimantan Barat menjadi viral karena perbedaan penilaian juri terhadap jawaban identik dari dua grup peserta.

R
Reza Mahendra
11 May 2026 7 pembaca
Kontroversi Penilaian Lomba Cerdas Cermat MPR di Kalimantan Barat
Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada Sabtu (9/5/26) (Tangkapan layar YouTube/MPRGOID)

Video yang merekam final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR tingkat Provinsi Kalimantan Barat menjadi viral di media sosial. Hal ini disebabkan oleh perbedaan penilaian yang diberikan oleh dewan juri terhadap jawaban yang sama dari dua kelompok peserta.

Perbedaan Penilaian yang Mencolok

Dalam lomba tersebut, sebuah pertanyaan diajukan mengenai pertimbangan yang harus diperhatikan oleh DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjadi yang pertama memberikan jawaban. Mereka menyatakan, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” seperti yang terlihat dalam video di YouTube MPR, Senin (11/5/2026).

Namun, salah satu juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR Dyastasita, memberikan nilai minus lima untuk jawaban Grup C. Selanjutnya, Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang hampir identik. Mereka juga menyatakan, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.” Berbeda dengan Grup C, Dyastasita memberikan nilai sempurna, yaitu 10 poin, untuk jawaban Grup B, dengan mengatakan, “Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10.”

Protes dari Grup C

Setelah mendengar penilaian tersebut, Grup C langsung mengajukan protes, menegaskan bahwa jawaban mereka sama persis dengan yang disampaikan oleh Grup B. “Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” ungkap salah satu peserta Grup C. Menanggapi protes tersebut, Dyastasita menjelaskan bahwa jawaban Grup C tidak menyebutkan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi,” tambahnya.

Sementara itu, juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, menekankan pentingnya artikulasi yang jelas saat memberikan jawaban. Ia menyatakan bahwa juri memiliki hak untuk memberikan nilai minus jika penilaian dianggap tidak sesuai. “Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5,” jelas Indri.

Sampai berita ini ditulis, Liputan6.com telah berusaha menghubungi Sekjen MPR Siti Fauziah dan pimpinan MPR Hidayat Nur Wahid untuk mendapatkan klarifikasi mengenai polemik ini, namun belum menerima tanggapan.

// Artikel Terkait