Friday, 20 November 2026
Finansial

Kontroversi Pajak Pembalut: Tanggapan dari Kadin Indonesia

Isu mengenai pajak pada pembalut menjadi perbincangan hangat di media sosial, dengan banyak netizen mempertanyakan kebijakan ini yang dianggap menyasar kebutuhan dasar perempuan. Ketua Umum Kadin Indo...

D
dlilamndn
30 October 2026 68 pembaca
Ilustrasi pembalut. Foto: Getty Images/zoranm
Ilustrasi pembalut. Foto: Getty Images/zoranm

Jakarta - Pembalut yang dikenakan pajak menjadi topik hangat di media sosial, di mana banyak netizen mempertanyakan alasan di balik kebijakan ini, mengingat pembalut merupakan kebutuhan dasar bagi perempuan. Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, memberikan tanggapan terkait isu tersebut.

Menurut Anindya, setiap upaya untuk meningkatkan penerimaan negara harus disertai dengan insentif yang dapat mendorong investasi. Ia menyatakan, "Tinggal melihat mana yang bisa membantu untuk peningkatan pertumbuhan. Nah kita pasti harus pilih-pilih. Saya tidak mau komen kasus per kasus. Tapi yang pasti, pada saat ini, apapun penambahan pendapatan negara, kalau bisa juga dibarengi dengan insentif supaya investasi itu tumbuh," saat berbicara di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Jumat (30/10/2026).

Dia juga menekankan pentingnya peningkatan ekspor untuk memperkuat perekonomian nasional. Anindya mencatat bahwa nilai ekspor tahun ini telah mencapai Rp 7.900 triliun, namun Indonesia masih memerlukan bantalan ekonomi yang lebih besar. "Ekspornya juga bisa terus bertambah. Tadi disampaikan, ekspor sudah tahun ini, Rp 7.900 triliun. Tapi kita butuh bantalan banyak lagi. Jadi mungkin itu jawaban secara umum," ujarnya.

Sebelumnya, Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), juga memberikan penjelasan mengenai pajak pada pembalut. Ia menjelaskan bahwa selama ini pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk dalam kategori barang kena pajak (BKP) dan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

"Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku," jelas Inge kepada detikcom pada Kamis (29/10/2026).

Inge juga menjelaskan bahwa untuk barang non-mewah, tarif PPN yang berlaku adalah 12% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban PPN efektifnya setara dengan 11%. Ia menambahkan bahwa fasilitas pembebasan PPN hanya diberikan untuk jenis barang tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan sayangnya, pembalut belum termasuk dalam kategori tersebut.

"Perlu kami tegaskan bahwa pengenaan PPN atas pembalut bukan merupakan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan atau atas menstruasi, melainkan bagian dari sistem PPN yang berlaku atas konsumsi barang sesuai dengan ketentuan perpajakan," imbuh Inge.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022, terdapat beberapa barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari pengenaan PPN, namun produk saniter menstruasi tidak termasuk dalam daftar tersebut. Hanya beberapa jenis barang seperti beras, jagung, daging, dan sayur-sayuran yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.

// Artikel Terkait