Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa kritik, perbedaan pendapat, dan konten jurnalistik tidak akan menjadi objek takedown berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, pada hari Senin (2/11).
Menurutnya, konten yang dianggap sebagai disinformasi dan ujaran kebencian harus memenuhi kriteria tertentu, seperti ketidaksesuaian dengan fakta, upaya memecah belah, menimbulkan kerugian, serta dapat memicu konflik sosial dan rasa takut di masyarakat. Komdigi juga menegaskan bahwa penanganan konten tidak akan menyasar pada konten jurnalistik yang dihasilkan oleh pers, termasuk laporan investigatif, sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan pers.
"Apabila terdapat kesalahan dalam moderasi, pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan permintaan pemulihan konten, termasuk jika ada dugaan kesalahan moderasi oleh platform," jelas Mediodecci. Komdigi juga menjelaskan bahwa penerapan aturan dalam Kepmen 127 dan Kepmen 128 berkaitan dengan SAMAN yang diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024.
Kepmen 127 menjadi perhatian karena mewajibkan platform untuk menurunkan konten dalam waktu empat jam. Komdigi menyatakan bahwa kedua keputusan tersebut dirancang sebagai pedoman kerja agar pengawasan dan penanganan konten disinformasi di ruang digital berlangsung secara terukur dan akuntabel, sambil tetap melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara sah.
"KM 127 memperjelas batas waktu penanganan sebagai bentuk kepastian hukum, sementara KM 128 memuat mekanisme pengawasan dan penanganan termasuk kriteria konten disinformasi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara," tambah Mediodecci. Ia juga menekankan bahwa kewajiban pemutusan akses dalam waktu empat jam tidak dilakukan secara langsung, melainkan setelah Komdigi mengirimkan surat perintah pemutusan akses kepada penyedia sistem elektronik (PSE) dalam SAMAN.
KM 522 mengatur mekanisme Pra SAMAN yang mencakup verifikasi atas temuan atau aduan, serta notifikasi kepada PSE yang harus ditanggapi dalam waktu 1 x 12 jam untuk konten mendesak. Dalam proses ini, PSE dapat meminta klarifikasi atau memberikan tanggapan atas notifikasi yang disampaikan oleh Komdigi.
Surat perintah dan batas waktu empat jam baru berlaku jika PSE tidak memberikan tanggapan terhadap notifikasi tersebut. "Artinya, PSE sudah diberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan tanggapan atas konteks pelanggaran dibandingkan dengan pedoman komunitas yang dimiliki oleh PSE," ungkap Mediodecci.
Ia juga menjelaskan bahwa penetapan tenggat waktu ini mempertimbangkan kebutuhan untuk proses pengecekan dan analisis ulang, serta mengantisipasi kecepatan penyebaran konten di ruang digital untuk mencegah dampak negatif yang merugikan masyarakat. Dengan kejelasan kriteria, pedoman moderasi konten, dan mekanisme pengawasan kepatuhan platform, Komdigi berharap dapat mendorong tata kelola ruang digital yang lebih bertanggung jawab.
Untuk informasi tambahan, SAMAN adalah sistem pengawasan kepatuhan yang digunakan oleh Komdigi untuk melacak, memverifikasi, dan mengirimkan permintaan pemutusan akses kepada PSE yang menyediakan layanan konten yang dihasilkan pengguna (UGC). SAMAN juga mendukung penghitungan denda administratif jika PSE tidak memenuhi kewajiban pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang dilarang.
Dalam pelaksanaannya, penanganan konten dimulai dengan verifikasi laporan atau temuan, termasuk pemeriksaan dasar hukum, tautan konten, dan bukti pendukung. Jika unsur pelanggaran terpenuhi, Komdigi akan mengirimkan notifikasi kepada platform melalui SAMAN, yang harus memberikan tanggapan dalam waktu 12 jam untuk konten mendesak dan 24 jam untuk konten tidak mendesak.
Jika platform tidak memberikan tanggapan dalam tenggat waktu tersebut, laporan akan dilanjutkan dalam proses SAMAN. Tahap selanjutnya adalah Komdigi mengirimkan surat perintah pemutusan akses kepada platform melalui SAMAN, yang wajib menindaklanjuti perintah tersebut dalam waktu 1 x 4 jam untuk konten mendesak dan 1 x 24 jam untuk konten tidak mendesak sesuai ketentuan yang berlaku.