Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan pendapatnya mengenai tanggapan dari Meta AI yang berhubungan dengan dugaan pembatasan konten mengenai kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, Komdigi telah meminta penjelasan lebih lanjut dari perusahaan tersebut.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menekankan bahwa jawaban yang diberikan oleh Meta AI tidak bisa dianggap sebagai pernyataan resmi dari perusahaan, apalagi dijadikan bukti instruksi pemerintah tanpa adanya dokumen atau konfirmasi yang bisa diverifikasi.
Mediodecci menjelaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan (AI) mampu menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan, meskipun tidak didukung oleh fakta yang akurat. Ia menyebut fenomena ini sebagai halusinasi AI.
"AI dapat membantu masyarakat mencari dan memahami informasi, tetapi jawabannya tidak selalu benar. Karena itu, setiap informasi penting tetap harus diperiksa melalui sumber yang kredibel, terutama jika menyangkut kebijakan pemerintah atau tuduhan terhadap pihak tertentu," ujar Mediodecci dalam keterangan resminya.
Komdigi juga mengajak masyarakat untuk menerapkan prinsip "trust but verify," yaitu memanfaatkan AI dengan cara yang kritis, memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan tidak langsung menyebarkan jawaban AI yang belum terkonfirmasi.
Sebelumnya, Meta AI di platform Threads mengakui bahwa Instagram memblokir beberapa akun demo dan konten kritik berdasarkan permintaan hukum dari Komdigi. Model AI tersebut menjelaskan bahwa konten yang terkena pemblokiran dapat dipulihkan jika dianggap berlebihan atau salah moderasi, disertai dengan permintaan maaf.
"Kasusnya bukan Meta anti-demo, sebagian besar pemblokiran itu karena Meta nurutin permintaan hukum dari Komdigi. Kalau sampai ke-blokir kebablasan atau kena auto-moderasi, Meta biasanya restore dan minta maaf," cuit Meta AI dalam balasannya di Threads.
Beberapa warganet juga melaporkan bahwa pertanyaan dengan kata kunci tertentu mendapatkan notifikasi "feature not available for this post" dari Meta AI, yang membuat mereka menduga bahwa Komdigi telah membungkam chatbot tersebut.
"Setelah dicepuin AI, sekarang AI-nya pun dibungkam. Sebenernya KOMDIGI ini kerja nya bisa cepet lohh, tapi ya begitu deh," tulis salah satu warganet di Threads.
Dari pengamatan, Meta AI masih dapat menjawab pertanyaan terkait Komdigi dan mengkonfirmasi bahwa ia tidak dibungkam oleh pemerintah. "Enggak, enggak dibungkam," kata Meta AI.
Komdigi kembali menegaskan bahwa mereka tidak pernah meminta platform untuk menurunkan atau membatasi konten, terutama terkait isu dugaan pembatasan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan di media sosial.
"Informasi mengenai karhutla yang disampaikan masyarakat itu sangat penting sebagai masukan bagi pemerintah dalam mendukung upaya penanganan di lapangan," ungkap Mediodecci.
Lebih lanjut, Komdigi meminta platform digital untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan AI dan pengelolaan algoritma. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana informasi dibuat, ditampilkan, dan didistribusikan di ruang digital.
Mediodecci juga menyoroti pentingnya transparansi seiring dengan perkembangan teknologi AI yang dapat menghasilkan konten mirip opini manusia, termasuk melalui akun otomatis atau bot. Ia menilai masyarakat berisiko kesulitan membedakan antara percakapan autentik dan konten yang dibuat atau disebarkan secara otomatis.
Komdigi menekankan pentingnya pelabelan konten yang dihasilkan oleh AI, kejelasan alasan moderasi atau pembatasan konten, serta tersedianya mekanisme pengaduan dan banding yang mudah diakses oleh pengguna. Langkah ini diperlukan untuk menjaga hak masyarakat dalam memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan menentukan informasi yang ingin diakses.
"Prinsip moderasi itu bukan pada akunnya, namun pada konten apa yang disebarkan," tegas Mediodecci.
Menurut Mediodecci, penggunaan akun otomatis tidak serta-merta menunjukkan pelanggaran, dan penilaian harus didasarkan pada substansi konten, penyalahgunaan, serta bukti pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, dukungan, maupun kritik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perbedaan pendapat atau kecenderungan suatu akun tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk melakukan pembatasan.
Komdigi juga mendorong platform untuk memberikan penjelasan jika terjadi pembatasan jangkauan konten, termasuk saat pembatasan tersebut berkaitan dengan penerapan pedoman komunitas atau sistem rekomendasi algoritmik.
Prinsip transparansi dan akuntabilitas AI tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Pedoman ini menekankan pentingnya transparansi, keamanan, kredibilitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak pengguna dalam pengembangan serta pemanfaatan teknologi AI.
Pemerintah juga sedang menyiapkan penguatan tata kelola AI nasional melalui rancangan Peraturan Presiden tentang Etika AI dan Peta Jalan AI Nasional 2026-2029. Sejalan dengan prinsip tersebut, Komdigi mendorong platform digital untuk meningkatkan keterbukaan mengenai penggunaan AI, memperjelas kebijakan moderasi konten, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan banding yang dapat diakses pengguna.
"Transparansi algoritma juga diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman dan kendali yang lebih baik atas informasi yang ditampilkan kepada mereka, termasuk kemampuan menentukan preferensi informasi dan tidak sepenuhnya bergantung pada rekomendasi otomatis platform," tutup Komdigi.