Friday, 20 November 2026
Tekno

Komdigi Menegaskan Tidak Meminta Penghapusan Video Kericuhan Pejompongan

Kementerian Komunikasi dan Digital menolak tuduhan bahwa mereka meminta penghapusan video terkait pengeroyokan di Pejompongan, Jakarta, yang viral di media sosial.

D
Doni Setiawan
02 September 2026 74 pembaca
media sosial Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan video tersebut masih bisa dilihat dan diakses di sejumlah platform. (Foto: ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)
media sosial Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan video tersebut masih bisa dilihat dan diakses di sejumlah platform. (Foto: ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa mereka tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap video yang merekam pengeroyokan di Pejompongan pada Kamis (27/8). Video tersebut telah menyebar luas di berbagai platform media sosial.

Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, menyatakan bahwa video tersebut masih dapat diakses di beberapa platform. Ia menekankan bahwa hal ini menunjukkan tidak adanya upaya dari pemerintah untuk menghilangkan informasi atau menyembunyikan bukti terkait kejadian tersebut. "Teman-teman semua juga masih bisa melihat video-video tersebut. Semua kan pegang handphone, bisa ambil gambar. Jadi kalau teman-teman wartawan lihat, tetap masih ada, masih bisa kita lihat," ungkapnya setelah Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (1/9).

Pernyataan Pemerintah Mengenai Penanganan Konten Digital

Fifi menegaskan bahwa pemerintah tidak berusaha menghilangkan bukti atau menyembunyikan informasi terkait kasus ini. Penanganan konten di platform digital dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di masing-masing platform.

Syafriansyah Rosadi, Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, menjelaskan bahwa wewenang untuk melakukan takedown terletak pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Ia menambahkan bahwa setiap platform media sosial memiliki pedoman komunitas yang mengatur konten yang dapat ditayangkan atau harus ditangani.

"Proses takedown itu secara teknis adalah kapabilitas dari PSE yang bersangkutan. Masing-masing PSE punya community guideline sendiri yang mengatur standar sebuah konten apakah layak untuk ditayangkan atau tidak," jelas Syafri.

Konten yang Melanggar Pedoman Komunitas

Platform media sosial melakukan takedown secara mandiri terhadap konten yang melanggar pedoman komunitas, termasuk konten yang mengandung kekerasan. Dalam kasus pengeroyokan di Pejompongan, Syafri menegaskan bahwa pihaknya tidak mengajukan permintaan takedown untuk video yang memuat fakta atau informasi mengenai peristiwa tersebut.

"Kami dari pemerintah tidak mengajukan konten-konten yang memang berisi fakta atau berita nyata. Kita tidak melakukan takedown itu karena memang muatannya informasi," tambahnya. Ia juga menjelaskan bahwa jika ada konten yang hilang dari suatu platform, itu merupakan keputusan platform berdasarkan kebijakan dan mekanisme moderasi yang mereka miliki.

"Jadi tidak kita ajukan takedown. Jadi memang ini murni dari platform yang bersangkutan," tegasnya.

Sebelumnya, kericuhan terjadi di Pejompongan, Jakarta pada Kamis (27/8) malam setelah aksi demonstrasi di depan Gedung DPR. Kericuhan tersebut melibatkan pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya Bambang Setiawan. Video kejadian tersebut juga sempat beredar di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut untuk mengidentifikasi kelompok massa yang terlibat.

// Artikel Terkait