Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengeluarkan peringatan kepada sejumlah platform yang belum melakukan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Di antara platform yang terdaftar terdapat Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh serta Susi Air, maskapai yang dimiliki oleh Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia.
Melalui Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Komdigi melakukan pengawasan terhadap kepatuhan PSE Lingkup Privat dengan mengirimkan surat resmi kepada 25 PSE yang belum mendaftar, yang harus memenuhi kewajiban ini paling lambat pada 22 September 2026. Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Teguh Arifiyadi, menyatakan, "Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pemberitahuan ini, kami meminta PSE untuk segera menyelesaikan kewajibannya dan memastikan layanan yang diselenggarakan di Indonesia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan."
Regulasi Pendaftaran PSE
Kewajiban untuk mendaftar sebagai PSE Lingkup Privat diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Pasal 2 dan 4 dari peraturan tersebut secara jelas mewajibkan setiap PSE, baik domestik maupun asing, untuk mendaftarkan sistem elektronik mereka. Surat pemberitahuan ini telah disampaikan pada 16 September 2026 kepada 25 PSE yang terdiri dari 23 PSE domestik dan 2 PSE asing.
PSE yang menerima teguran berasal dari berbagai sektor, termasuk layanan transportasi, perkeretaapian, pelayaran, perdagangan elektronik, dan penyedia jasa profesional. Beberapa nama yang tercantum dalam daftar tersebut antara lain PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air), PT Kereta Cepat Indonesia China (Whoosh), serta beberapa perusahaan lainnya.
Langkah Selanjutnya dan Koordinasi
Komdigi mengingatkan PSE yang telah menerima surat pemberitahuan untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teguh menambahkan, "Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan PSE belum memenuhi kewajiban pendaftaran, kami akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyampaian surat peringatan dan penerapan sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan."
Selain itu, Komdigi juga mengimbau seluruh PSE Lingkup Privat lainnya yang memenuhi kriteria untuk segera melakukan pendaftaran. Pemenuhan kewajiban pendaftaran ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik yang tertib, aman, dan akuntabel. Komdigi juga membuka ruang koordinasi bagi PSE yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran dan meminta mereka untuk menyampaikan tanggapan resmi beserta bukti pendukung melalui email yang telah disediakan.