BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan Polres Kudus dan Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan pendataan dan verifikasi terhadap 548 warga di sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus. Inisiatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi warga yang belum terdaftar serta mereka yang memerlukan tindak lanjut agar dapat memenuhi kebutuhan perlindungan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Afif Johan, anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, memberikan apresiasi terhadap upaya Polres Kudus yang berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan JKN bagi kelompok rentan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan masyarakat tidak hanya memiliki kesempatan untuk menjadi peserta JKN, tetapi juga untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang diperlukan.
“Jaminan Kesehatan Nasional merupakan hak mendasar seluruh rakyat Indonesia. Kami berharap kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kudus, Polres Kudus, dan BPJS Kesehatan Cabang Kudus terus diperkuat untuk memastikan perlindungan JKN menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sangat membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan, serta tentunya didukung oleh akses fasilitas kesehatan yang memadai,” ungkap Afif.
Pendataan ulang ini menyasar 548 warga yang mayoritas berasal dari sektor informal, seperti marbot masjid, petani, pekebun, buruh harian lepas, tukang batu, tukang kayu, pedagang kecil, dan tukang parkir. Melalui proses pendataan, validasi, dan verifikasi bersama, BPJS Kesehatan, Polres Kudus, dan Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai status kepesertaan masyarakat.
Hasil dari pendataan ini akan digunakan untuk mengidentifikasi warga yang belum terdaftar dan menentukan langkah selanjutnya bagi mereka yang memerlukan penyesuaian status kepesertaan. “Upaya memperluas perlindungan JKN membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar masyarakat yang membutuhkan tidak terlewatkan. Melalui pendataan bersama ini, kami berharap kebutuhan kepesertaan masyarakat dapat teridentifikasi secara lebih akurat dan menjadi dasar bagi tindak lanjut perlindungan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Afif.
Sementara itu, Kapolres Kudus, AKBP Wahyu Sulistyo, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud dari semangat “Polri Bersama Masyarakat” melalui kolaborasi lintas sektor untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa peran Polri tidak hanya terbatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mencakup kepedulian terhadap perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat.
“Melalui kolaborasi ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk melalui dukungan terhadap perlindungan sosial dan kesejahteraan warga,” ujar Wahyu. Ia juga berharap agar kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Kudus dapat terus diperkuat untuk memperluas perlindungan JKN bagi kelompok rentan.